TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Malam pekan lalu, Sinta duduk di bangku pinggir Alun-Alun Dadaha.
Tangannya membawa dua jajanan favorit warga kota: cimol bojot dan jagung susu keju (jasuke).
Ia berniat menikmati suasana malam yang semestinya hangat, ditemani hiruk-pikuk pedagang kaki lima di lingkar kompleks sarana olahraga.
Baca Juga:Tunjangan Perumahan DPRD Provinsi Jawa Barat Sebesar Rp 62 Juta Bakal DievaluasiData Laporan Harta Kekayaan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil XIII-XV Kurang Update
Namun yang terasa justru keterbatasan. Lampu yang seharusnya menerangi ruang publik itu redup.
Sebagian area bahkan gelap. Sinta terpaksa menyalakan senter dari ponselnya agar bisa menyantap makanan dengan nyaman.
“Gelap banget. Saya sampai buka lampu HP biar kelihatan. Rasanya jadi kurang nyaman kalau makan begini,” ujarnya kepada Radar, Selasa (9/9/2025).
Suasana alun-alun yang makin sepi membuat Sinta tak betah berlama-lama. Dari bangku yang ia duduki, hanya tampak beberapa pasangan muda yang berduaan di sudut-sudut gelap.
“Selain gelap, jadi agak resah juga. Saya memilih cepat pulang saja,” katanya menambahkan.
Bagi pedagang kaki lima, kondisi minim penerangan ini jelas berpengaruh pada penghasilan. Keramaian yang seharusnya bertahan hingga malam sering kali berkurang lebih cepat.
“Kalau agak terang, biasanya orang betah lebih lama. Kalau begini, banyak yang buru-buru pulang,” ungkap salah seorang penjual cimol, sembari menata dagangannya.
Baca Juga:Ini Dia Daftar Kekayaan Anggota DPR RI Dapil X dan XI Jawa Barat Menurut LHKPN KPKAntisipasi Situasi Keamanan, Sekolah Madrasah Belajar Daring Selama 2 Hari
Pedagang berharap, selain soal penataan lapak, penerangan menjadi perhatian serius pemerintah agar pengunjung merasa aman. Dengan begitu, aktivitas ekonomi kecil-kecilan bisa berputar lebih lama.
Penataan Dadaha Masih Jadi PR
Isu Dadaha memang bukan semata soal lampu. Kepala Disporabudpar Kota Tasikmalaya, Deddy Mulyana, menilai kawasan ini sudah tidak layak lagi disebut sarana olahraga.
Banyak gedung yang rusak dan fasilitas yang kurang terawat, sementara aktivitas PKL semakin padat.
“Dadaha ini sudah tidak layak lagi disebut SOR (sarana olahraga). Gedung-gedungnya banyak yang rusak, fasilitas minim perawatan. Karena itu, kami dorong agar pemkot mengkaji pembebasan lahan baru. Biaya pembangunan bisa diusulkan ke provinsi atau pusat,” jelasnya kepada Radar, pada Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, pemerintah memang harus mencari solusi yang berimbang. Di satu sisi, Dadaha merupakan pusat olahraga, tetapi di sisi lain sudah berkembang menjadi kawasan kuliner dan rekreasi masyarakat.