Semua pos anggaran tersebut dinilai tidak sebanding dengan kinerja dan dampaknya terhadap masyarakat.
Selain pengadaan mobil dinas, perhatian juga tertuju pada tunjangan rumah dinas dan transportasi yang diterima oleh anggota DPRD Kota Banjar.
Aktivis Posnu mengusulkan agar tunjangan tersebut dikaji ulang, mengingat banyak pihak yang merasa anggaran tersebut lebih baik dialihkan ke sektor-sektor yang lebih membutuhkan, seperti infrastruktur, pelayanan masyarakat, dan kepemudaan.
Baca Juga:Swasembada Pangan di Banjar: Bisakah Jagung Jadi Kunci Ketahanan Ekonomi?Perwalkot Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kota Banjar Segera Hadir, Ini yang Perlu Diketahui
Muhlison juga mencatat, dengan anggaran yang besar untuk DPRD, hasil kinerja yang diperoleh belum sepenuhnya maksimal.
Di sisi lain, Awwal Muzaki, salah satu aktivis Posnu, menambahkan, anggaran besar untuk pembentukan rancangan peraturan daerah (raperda) dan pengawasan yang mencapai Rp 7,9 miliar juga harus dievaluasi.
Ia menilai, anggaran tersebut harus diprioritaskan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur atau program pemuda.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjar sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), H Soni Harison, menjelaskan, rencana pengadaan mobil dinas merupakan asumsi dan belum pasti.
Menurutnya, rencana ini harus mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihaknya masih menunggu keputusan terkait pemangkasan anggaran di daerah.
Meskipun begitu, Soni Harison menegaskan, semua usulan tersebut harus melihat kondisi keuangan daerah yang terbatas dan memprioritaskan kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. (Anto Sugiarto)