“Meskipun kekayaannya banyak tapi bukan hasil kejahatan, kan tidak perlu khawatir,” ucapnya.
Kendati demikian, dia sendiri mengaku kurang begitu meyakini angka yang dilaporkan para pejabat dalam LHKPN.
“Hal sederhana saja seperti kendaraan kan bisa pakai nama saudara atau orang lain,” tuturnya.
Baca Juga:Ini Dia Daftar Kekayaan Anggota DPR RI Dapil X dan XI Jawa Barat Menurut LHKPN KPKAntisipasi Situasi Keamanan, Sekolah Madrasah Belajar Daring Selama 2 Hari
Terpisah, Ketua PK KNPI Singaparna, Yudhi Adi Rahmatillah, menyoroti kekayaan anggota DPR RI yang menurutnya fantastis.
“Termasuk saya juga secara pribadi mendengar dari beberapa anggota DPR RI dapil Jabar ini, semoga saja sesuai harapan kita dan harapan masyarakat kekayaan mereka sesuai dengan kinerja mereka,” jelas dia.
Ia mengingatkan semua pejabat negara harus patuh terhadap ketentuan. Salah satunya melaporkan harta kekayaan kepada KPK.
“Mereka wajib dilaporkan ke komisi pemberantasan korupsi (KPK). (LHKPN) Harus diserahkan pada awal dan akhir masa jabatan sebagai bentuk transparansi dan pencegahan korupsi,” dorong Yudi.
Anggota dewan yang tidak patuh melaporkan LHKPN, lanjutnya, harus mendapat sanksi administrasi, termasuk tidak dicairkannya jasa pengabdian. Namun ia masih meragukan kepatuhan para anggota DPR.
“Namun kepatuhan pelaporan masih menjadi tanda tanya bagi saya, banyak terjadi kendala karena masih banyak atau semua anggota DPR yang belum menyerahkan atau sebagian yang mereka laporkan,” ungkap dia.
Sebab itu ia mengaku ingin pihak berwenang memeriksa harta kekayaan para pejabat negara terutama anggota DPR RI yang berasal dari Jawa Barat hingga DPRD Jabar dan DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Baca Juga:Fix! Empat Anggota DPR RI Ini Dicopot Mulai Hari Ini: Uya Kuya, Nafa Urbach, Eko Patrio dan Ahmad SahroniMBG di Tasikmalaya Terus-terusan Gaduh, Ini Peran Penting Pemerintah Daerah Menurut BGN
“Sebanyak apa harta kekayaan mereka sebelum menjabat dan sesudah menjabat?” tambah dia. (dik/rga/red)