BANJAR, RADARTASIK.ID – Pasca-aksi yang berlangsung di Jakarta dan berbagai daerah, sejumlah mahasiswa mengeluarkan tuntutan yang dikenal dengan sebutan Sapta Suara.
Salah satu tuntutan yang mencuat adalah desakan terhadap reformasi sistem dan tata kelola partai politik (parpol), baik di tingkat pusat maupun daerah.
Mahasiswa menginginkan agar partai politik tidak lagi hanya menjadi kendaraan politik semata, namun benar-benar berfungsi sebagai wadah perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Baca Juga:Koleksi Nada Dering WA Lucu Gratis yang Bikin Hari Lebih Ceria5 Layanan Digital Marketing yang Wajib Dicoba untuk Bisnis UMKM
Menanggapi tuntutan tersebut, Penjabat Sementara (Pjs) Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menyatakan, pihaknya akan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
”Kita di daerah hanya mengikuti apa yang diarahkan di pusat. Kalau sudah ada aturan di atasnya, ya harus diikuti,” ujarnya pada Minggu, 7 September 2025.
Ia menekankan, segala kebijakan yang datang dari pemerintah pusat harus dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Sutopo juga memberikan contoh terkait kebijakan pemangkasan tunjangan dewan yang sedang digalakkan.
Jika regulasi di tingkat pusat sudah mengatur hal tersebut, pihaknya akan menyesuaikan penerapannya di daerah, meskipun perlu melihat mekanisme yang ada.
”Jika aturannya sampai ke tingkat bawah, kita harus mengikuti. Kita akan menyesuaikan dari pusat seperti apa,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sutopo menegaskan, pihaknya tidak memiliki banyak pilihan selain mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Baca Juga:
Bahkan, jika nanti tunjangan untuk anggota DPRD di daerah dikurangi, seperti yang terjadi di tingkat pusat, maka pihaknya akan menerimanya karena sudah menjadi bagian dari ketentuan yang berlaku.
”Sudah waktunya mungkin seperti itu,” ujarnya. (Anto Sugiarto)