Legislator PDIP Kota Tasikmalaya Ini Usul Tata Kelola Shelter PKL Dadaha Direvolusi

Kepler Sianturi komentari shelter PKL Dadaha
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi.
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Shelter pedagang kaki lima (PKL) Dadaha sejak awal dibangun untuk menampung pedagang agar tak berjualan di pinggir jalan. Namun kini sepi peminat. Bahkan, banyak kios dibiarkan kosong dan tak terawat.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi menegaskan, dari awal keberadaan shelter sudah menyisakan persoalan.

“Shelter itu kan dulu dibangun untuk mengakomodir PKL supaya tertib, estetika terjaga, tidak semrawut di jalan raya. Tapi faktanya sekarang justru tidak berfungsi maksimal,” katanya kepada Radar, Selasa (2/9/2025).

Baca Juga:Antisipasi Situasi Keamanan, Sekolah Madrasah Belajar Daring Selama 2 HariFix! Empat Anggota DPR RI Ini Dicopot Mulai Hari Ini: Uya Kuya, Nafa Urbach, Eko Patrio dan Ahmad Sahroni

Politisi PDIP ini mengingatkan, cita-cita awal Pemkot saat membangun shelter di era Wali Kota H Budi Budiman adalah untuk memusatkan UMKM di satu titik. Aksesnya pun dipadukan dengan jalur joging track, sehingga masyarakat yang berolahraga bisa singgah.

“Dulu sempat ramai saat sterilisasi jalan dilakukan. Tapi belakangan terbengkalai,” ujarnya.

Kepler menilai, salah satu penyebab sepinya shelter adalah akses yang kurang mendukung. Ia menyarankan pintu masuk diperlebar dari arah jalur joging, kemudian dibuat plang penunjuk, ditata, serta dibersihkan agar lebih representatif.

“Kalau dibuka aksesnya dari jogging track, orang bisa mampir. Tempat kuliner boleh, fashion juga tak masalah. Asal ditata dengan baik,” ucapnya.

Selain akses, Kepler juga menyoroti tata kelola aset Dadaha yang dinilai boros tapi tidak sebanding dengan hasil. Ia bahkan menyinggung opsi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau pihak ketiga untuk mengelola.

“Di Ciamis, PAD dari pengelolaan aset lumayan. Kita di Dadaha, aset besar tapi hasil minim. Harusnya dipihak-ketigakan saja supaya profesional,” ungkap dia.

Menurutnya, keterlibatan pihak swasta lewat MoU bisa membuat pengelolaan lebih efisien.

Baca Juga:MBG di Tasikmalaya Terus-terusan Gaduh, Ini Peran Penting Pemerintah Daerah Menurut BGNDLH Kota Tasikmalaya Gencarkan Patroli TPS Liar, Ajak Warga Sadar Membuang Sampah!

“Biar aset terjaga, kebersihan maksimal, estetika juga tidak rusak. Jangan feodal mengelola sendiri tapi tidak beres. Harus profesional,” tegas Kepler.

Kini, masyarakat menunggu langkah Pemkot dalam menata ulang keberadaan shelter. Apakah tetap dibiarkan menjadi monumen proyek mubazir, atau dibangkitkan kembali sebagai pusat kuliner dan UMKM di jantung Kota Tasikmalaya. (Firgiawan)

0 Komentar