TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pengamat Politik FISIP Universitas Siliwangi, Dr. M. Ali Andrias SIP MSi, menilai praktik demokrasi perwakilan di Indonesia kian rusak karena wakil rakyat semakin jauh dari rakyat.
Ia menyebut ada yang salah ketika warga harus mendobrak pintu rapat atau merobohkan tembok gedung dewan demi didengar, namun justru yang disorot hanyalah kerusakan barang.
“Padahal, persoalannya ada pada kerusakan demokrasi,” ujarnya, Selasa 2 September 2025.
Baca Juga:Antisipasi Situasi Keamanan, Sekolah Madrasah Belajar Daring Selama 2 HariFix! Empat Anggota DPR RI Ini Dicopot Mulai Hari Ini: Uya Kuya, Nafa Urbach, Eko Patrio dan Ahmad Sahroni
Menurut Ali, kinerja legislator periode 2024–2029 belum maksimal memperjuangkan aspirasi rakyat.
Setidaknya tiga undang-undang yang lahir—UU BUMN, UU Minerba, dan UU TNI—dibuat tanpa partisipasi bermakna.
“Pemilu 2024 bisa disebut sebagai pemilu paling brutal. Ia dipenuhi politik uang yang menggilanya, kampanye dengan gimik, dan banyak kasus kecurangan,” tegasnya.
Ia menilai partisipasi publik kini hanya formalitas lewat sosialisasi atau konsultasi publik yang satu arah.
Padahal, pengalaman warga terdampak jauh lebih penting dibanding ratusan ahli dengan gelar akademis. Ali juga menyoroti sikap DPR yang jarang membela isu krusial seperti tunjangan, pajak, hingga harga kebutuhan pokok.
“Masyarakat Tasik kan butuh mereka berjuang, jangan sampai kita dicekik dari pajak,” katanya.
Ali menegaskan DPR lebih mewakili partai ketimbang rakyat.
“Mereka parsial. Ketika berbicara soal keputusan, mereka berkoalisi atas nama partai. DPR kan ada yang mewakili Tasikmalaya, tapi tidak bersatu dalam mewakili Tasik. Mereka disebutnya kartel,” ucapnya.
Dominasi partai besar, menurutnya, menenggelamkan suara perlawanan.
Baca Juga:MBG di Tasikmalaya Terus-terusan Gaduh, Ini Peran Penting Pemerintah Daerah Menurut BGNDLH Kota Tasikmalaya Gencarkan Patroli TPS Liar, Ajak Warga Sadar Membuang Sampah!
“Keputusan tunjangan yang membuat demo sekarang pun tidak ada yang menolak atau mengkritisi,” tambahnya.
Minimnya sikap kritis juga terlihat dalam isu tunjangan DPR.
“Mereka menikmati tunjangan, wacana tunjangan rumah, beras, itu walau sudah dibatalkan tapi pun yang mengumumkan pembatalannya adalah presiden. Bahkan bukan Puan Maharani sebagai ketua DPR RI yang menyampaikannya,” ujar Ali.
Kondisi ini memperlihatkan sempitnya ruang gerak wakil rakyat di Senayan, termasuk dari Dapil Jawa Barat XI yang mencakup Kota/Kabupaten Tasikmalaya dan Garut. Ada 10 nama dari PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, PAN, dan Nasdem, namun publik menilai aspirasi warga kerap tenggelam di pusaran kepentingan partai.