Warga Kota Tasikmalaya Ingin Dadaha Lebih Tertib, Pihak UPTD Pengelola Bakal Kembali Giring PKL ke Shelter

Dadaha Kota Tasikmalaya
gerobak pedagang mengisi ruang kiri dan kanan jalan di jalur utama Dadaha, Kamis 28 Agustus 2025. (Firgiawan/Radartasik.id)
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Dorongan agar pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Dadaha lebih tertib terus menguat. Sebab dengan kondisi sekarang —PKL berderet di trotoar dan bahu jalan— kerap memicu kemacetan. Terutama pada jalur utama di sepanjang kompleks gedung sarana olahraga (SOR). Baik pada akhir pekan, maupun hari-hari biasa ketika menjelang sore.

Namun menertibkan PKL dimana-mana tidak pernah berjalan mudah. Selalu ada hambatan yang membuat upaya penertiban tak membuahkan hasil.

“Dulu era Pak Ceka pernah disiasati. Weekend (PKL) dipindahkan ke belakang GGM. Itu berjalan bagus, tapi kendalanya (pedagang) kembali lagi, kembali lagi,” ujar Plt Kepala UPTD Dadaha Yudi Mulyadi kepada Radar, Kamis (28/8/2025).

Baca Juga:DLH Kota Tasikmalaya Gencarkan Patroli TPS Liar, Ajak Warga Sadar Membuang Sampah!Ratusan Sekolah Penerima BOS Kinerja di Priangan Timur Jadi Prioritas Pembelajaran Coding dan AI

Pada tahun ini, kata dia, UPTD Pengelola Dadaha sebenarnya sudah berkoordinasi dengan Satpol PP dan instansi terkait. Tepatnya menjelang HUT RI tanggal 17 Agustus lalu. Selain membahas ketertiban pedagang jelang upacara di Dadaha, beberapa pihak juga waktu itu menyimpulkan bahwa ketertiban itu seharusnya bisa dijaga. Tidak hanya bersifat insidentil.

Para pihak juga mendorong agar Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di samping shelter segera dipindahkan. Tujuannya agar lokasi tersebut bisa lebih optimal menampung para pedagang. Apalagi, para pengunjung pilih-pilih dalam belanja. Tidak semua mau jajan di dekat TPS.

“Kalau shelter dipakai sesuai fungsi, pedagang bisa tertampung. Karena kebanyakan pedagang jajanan. Sementara jalan utama harus jadi zona merah, karena sering macet dan mengganggu estetika kawasan,” tegasnya.

Ia menyebutkan, pihaknya akan menggelar sosialisasi besar melibatkan kepolisian, TNI, kewilayahan, RT/RW, serta pedagang. Tujuannya agar ada kesepahaman soal aturan, tupoksi UPTD, serta tertib retribusi.

“Perda sudah ada, sewa lahan Rp3 ribu per hari. Kami ingin sosialisasi agar PKL tertib dan paham aturan. Mudah-mudahan bisa mulai dalam waktu dekat,” kata Yudi.

Selama ini, lanjut dia, petugas di lapangan kerap kewalahan. PKL sering kucing-kucingan dengan aparat keamanan. Karenanya perlu kolaborasi lintas sektor.

“Pendataan terakhir, ada sekitar 300 pedagang di seluruh area Dadaha. Kita tandai dengan stiker sesuai waktu jualan, ada yang pagi sampai malam, ada yang siang sampai malam,” tambahnya.

0 Komentar