Ketika sekarang muncul isu jembatan tak bisa digunakan lantaran belum dilakukan pembebasan lahan, hal itu dinilai kontradiktif dengan kesepakatan awal.
“Kalau sekarang muncul lagi alasan lahan, ya tinggal pendekatan saja sebenarnya. Karena dulu jelas sudah dihibahkan,” tegasnya.
Menurut Dede, akar masalah Jembatan Gantung Sukamenak sebenarnya bukan semata soal teknis. Melainkan soal kemauan politik.
Baca Juga:Ini Pesan Mendalam H Azies Rismaya Mahpud bagi Wali Kota Tasikmalaya!Di Kabupaten Garut, Mentor untuk Pembelajarna Koding dan AI Dibiayai Secara “Rereongan”
“Potensi menaikkan gairah ekonomi dua wilayah itu besar. Tinggal ada good will saja. Pemerintah kota bisa berkontribusi agar jembatan ini dimanfaatkan,” ucapnya.
Ia pun mengaku sudah menyampaikan kepada jaringan politiknya agar program tersebut tetap dikawal.
“Saya sudah bilang ke anggota PKS agar ini dikawal. Dilanjutkan. Tinggal political will pemerintah kota, mau tidak memanfaatkan jembatan itu,” tambahnya.
Pemkot Butuh Anggaran
Berbeda dengan narasi hibah yang ditegaskan Dede, Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) justru menyebut masih ada kebutuhan pembebasan lahan.
Kepala Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman, dalam wawancara sebelumnya menyampaikan bahwa jembatan akan sulit difungsikan penuh tanpa membuka akses jalan dari sisi Tasikmalaya. Untuk itu, pihaknya memperhitungkan perlu alokasi dana khusus.
“Kebutuhannya sekitar Rp135 juta untuk pembebasan lahan. Itu agar akses dari jembatan bisa langsung terhubung ke jalan kota,” jelas Hendra.
Ia menambahkan, kondisi akses dari arah Ciamis sudah memadai.
“Kalau dari Ciamis sudah bagus. Tapi dari Tasiknya belum. Kalau tidak dibebaskan, jalurnya akan tetap terputus,” katanya.(Ayu Sabrina)