Pelaporan resmi ke aparat penegak hukum dan penyelidikan hingga ke akar masalah dinilai sebagai bentuk nyata komitmen membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi serta menyelamatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD).
Fokus Mapan juga mengingatkan DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan Pasal 154 huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Mereka menilai dukungan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) investigasi yang telah disuarakan oleh fraksi PKB, Golkar, PKS, dan Gerindra harus segera direalisasikan.
Baca Juga:Tolak Keramba Jaring Apung di Pangandaran, Eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti Pimpin DeklarasiPantai Batukaras Terancam Hilang, Abrasi Merusak Pariwisata Pangandaran, Gubernur Dedi Mulyadi Harus Cek
Audiensi akan dilanjutkan dengan partai-partai yang belum ditemui, seperti PDIP, PAN, dan PPP, untuk memperluas dukungan terhadap pembentukan Pansus dan memastikan proses pengusutan dilakukan secara menyeluruh dan transparan.
Fokus Mapan menilai sindikat korupsi di daerah telah merusak PAD serta menggerogoti masa depan Pangandaran.
Oleh karena itu, penuntasan kasus hingga ke akar menjadi langkah mendesak untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memulihkan kepercayaan publik. (Deni Nurdiansah)