Adapun anggaran SKPD yang diefisiensikan berkaitan dengan administrasi umum seperti alat tulis kantor (ATK).
“Jadi belanja seperti itu kita kurangi,” jelas Cecep.
Langkah itu, menurut Cecep, tidak akan dijalankan dalam waktu terlalu lama. Sebab ia juga hawatir kinerja SKPD menjadi terganggu akibat kekurangan ATK.
Pihaknya akan menghitung lebih dahulu sisa dan kebutuhan ATK masing-masing SKPD, hingga pertengahan Agustus ini.
Baca Juga:Bupati Pangandaran Lepas Mahasiswa KKN STH Galunggung ke Lima Desa di Kecamatan ParigiBerburu Layangan Putus, Seorang Anak di Kota Tasikmalaya Terserempet Motor dan Meninggal Dunia
“Berarti nanti September, Oktober, November, jangan sampai untuk ATK, empat bulan terakhir tidak ada. Jadi saya rasionalisasinya tidak asal potong,” paparnya.
Selain OPD, anggaran kegiatan Ibu-ibu PKK Kabupaten Tasikmalaya juga terkena rasionalisasi. Sehingga Pemkab Tasikmalaya bisa mendapat tambahan anggaran dari penghematan itu.
“Walaupun Ibu-ibu PKK adalah istri saya dan istri wakil bupati, saya hitung misalkan satu tahun anggaran Rp 1 miliar, itu untuk satu tahun, sementara sekarang sudah enam bulan lagi, jadi setengahnya di rasionalisasi,” terang dia.
Hal senada diungkap Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiat. Ia membenarkan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, batal mengalihkan anggaran pokir dewan. Namun penggunaannya tetap harus diarahkan pada infrastruktur.
“Jadi kesepakatan dengan DPRD harus taat kepada Inpres dan Ingub provinsi yang lebih mengarahkan ke infrastruktur,” tambah dia.
Sementara soal APBD perubahan, lanjut dia, pihaknya juga telah mengagendakan penetapan. Sebab KUA-PPAS juga telah dibahas sebelumnya.
“Iya sudah sepakat (pokir tidak dialihkan, red), KUA PPAS sudah dibahas, tinggal penetapan APBD perubahan. Insyaallah mudah-mudahan Jumat bisa dilaksanakan,” pungkas dia.
Baca Juga:Tahapan Pengisian Kursi Direktur Operasional BPRS Al Madinah Kota Tasikmalaya Sudah DijalankanMasih Ingat Pesan H Amir Mahpud: 5 Dosa yang Harus Diberantas Pemerintah Kota Tasikmalaya!
Sebelumnya, Bupati Tasikmalaya dan DPRD sempat bersitegang soal anggaran pokir. Bupati ingin mengalihkan anggaran tersebut untuk pembangunan infrastruktur.
Namun keinginan tersebut ditentang DPRD lantaran pokir juga bagian dari aspirasi masyarakat yang harus diperjuangkan dewan. (Diki Setiawan)