TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah dan DPRD Kota Tasikmalaya belum memberikan lampu hijau soal keinginan tenaga kesehatan (nakes) RSUD dr Soekardjo. Pelimpahan tata kelola rumah sakit ke Pemprov Jawa Barat pun sejauh ini hanya menjadi harapan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini membuka ruang pelimpahan pengelolaan rumah sakit dari kota dan kabupaten. Sedikitnya ada 2 rumah sakit yang sudah ditampung oleh Pemprov Jabar yakni RSUD MA Sentot Patrol dari Pemkab Indramayu dan RS TNT Cikatomas dari Pemkab Tasikmalaya.
Hal ini jadi salah satu tenaga para tenaga kesehatan di RSUD dr Soekardjo yang berharap besar rumah sakit tersebut berpindah pengelolaan ke Pemprov Jawa Barat. Di mana keinginan itu dituangkan dalam spanduk dengan ratusan tanda tangan nakes.
Baca Juga:Baru Ditertibkan Setelah Puluhan Tahun, Ada Indikasi Main Mata pada Penertiban Bangunan di CimuluKecamatan Cihideung-Tawang Terbanyak Bangunan di Sempadan Saluran Irigasi Kota Tasikmalaya
Kendati demikian keinginan tersebut bukan hal sederhana yang bisa dengan mudah terealisasi. Apalagi pemerintah dan juga DPRD Kota Tasikmalaya belum memberikan lampu hijau.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dr Uu Supangat mengaku belum memahami secara utuh motivasi dari para nakes tersebut. Sehingga pihaknya akan melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan direksi RSUD dr Soekardjo. “Besok saya mau ada pertemuan dengan direksi RSUD,” ungkapnya usai menutup kegiatan Dinkes di Hotel Santika, Kamis (30/7/2025).
Disinggung soal berbagai masalah yang ada di RSUD, pihaknya tidak menampik hal tersebut. Di mana perlu ada pembenahan dari mulai keuangan, SDM, sarana prasarana serta infrastruktur yang menunjang pelayanan. “
Namun saat ini Pemkot Tasikmalaya sedang memiliki motivasi yang besar untuk perbaikan rumah sakit. Hanya saja hal tersebut membutuhkan proses dan waktu yang tidak instan. “Kita dari Dinas Kesehatan, apalagi wali kota termasuk DPRD sedang mendorong ke arah perbaikan,” ucapnya.
Pihaknya pun punya optimisme perbaikan di RSUD dr Soekardjo bisa terlaksana tanpa pelimpahan pengelolaan ke Pemerintah Provinsi. Salah satunya melakukan pembenahan dari sisi SDM, pelayanan serta sarana dan prasarana.
“Tahun ini kita akan ikut program nasional penanggulangan kanker dan penyakit pembuluh darah, mudah-mudahan kita dapat bantuan berkenaan dengan peralatan medis itu,” ujarnya.