Aktivis Sesalkan Diskriminasi PKL dalam Pembinaan UMKM Pemkot Tasikmalaya

PKL Pedestrian Jalan Cihideung, pembinaan umkm
Aktivis Mahasiswa Ujang Amin
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Nihilnya pembinaan pemerintah terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) dinilai sebuah ketidakadilan. PKL sebagai bagian dari UMKM pada dasarnya berhak untuk mendapatkan bantuan pemerintah agar usahanya berkembang.

Hal itu diungkapkan aktivis mahasiswa Ujang Amin yang mengatakan bahwa keberadaan PKL tidak bisa dipungkiri salah satu gangguan ketertiban umum di jalan. Namun sebagai pelaku usaha, mereka juga bagian dari UMKM. “Mereka tetap bagian dari integral dari ekosistem ekonomi lokal,” ujarnya.

Dikesampingkannya PKL dari pembinaan untuk pengembangan usaha menurutnya sebuah diskriminasi. Artinya Dinas KUMKM Perindag sudah gagal memahami esensi dari keadilan untuk membangun ekonomi. “Ketika hanya fokus pada UMKM yang menempati fasilitas resmi, artinya pemerintah mempraktikkan pembinaan yang diskriminatif,” ucapnya.

Baca Juga:Digitalisasi Retribusi di Kota Tasikmalaya Sudah Berjalan Sebagian di Kota TasikmalayaTanpa Pembinaan, PKL di Pedestrian Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya Bakal Makin Kekal

Hal ini menurutnya sangat kontradiktif dengan narasi pembangunan ekonomi kerakyatan. Bahkan menurutnya PKL salah satu bentuk nyata ekonomi kerakyatan di lapangan. “Mereka konsisten melakukan aktivitas ekonomi, beda dengan pelaku usaha yang hanya beraktivitas karena ada program dari pemerintah,” katanya.

Padahal, dengan upaya pembinaan pengembangan usaha, PKL di jalanan bisa berkurang tanpa penertiban. Bukan hanya dengan penertiban yang sifatnya sementara saja. “Pemerintah seharusnya membuka ruang komunikasi dengan para PKL, duduk bersama, dengarkan kebutuhan mereka,” ujarnya.

Berikan juga mereka arahan supaya usaha mereka lebih terarah dan terkelola dengan baik. ari mulai kualitas produk yang dijual sampai dengan strategi pemasaran yang maksimal. “Sehingga PKL menjadi pelaku usaha yang memiliki daya saing,” tuturnya.

Aktivis ini pun menegaskan bahwa negara seharusnya tidak hanya hadir untuk para pengusaha besar. Negara harus hadir juga untuk para pedagang kecil supaya bisa lebih berkembang, “Negara harus hadir juga untuk rakyat kecil yang berjuang dari trotoar,” tuturnya.(rangga jatnika)

0 Komentar