TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Padamnya ribuan lampu penerangan jalan umum (PJU) di Kota Tasikmalaya memantik perhatian DPRD. Sebanyak 1.269 titik PJU yang tidak menyala dikeluhkan warga karena berdampak pada keselamatan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan, terutama di wilayah rawan kriminalitas dan kecelakaan.
Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata menilai kondisi ini harus segera ditangani. Ia menekankan pentingnya pencarian solusi cepat demi menjaga kondusivitas kota.
“Harus segera dicari solusinya karena ini berkaitan dengan keselamatan dan keamanan. Apalagi tadi ada hampir 1.300 PJU yang padam. Ini jelas berimplikasi pada kondusivitas Kota Tasikmalaya, terutama di daerah rawan,” ujar Hilman saat dimintai tanggapan, Selasa (22/7/2025).
Baca Juga:Hampir Tujuh Tahun Menjabat, Kinerja Kadinkes Kota Tasikmalaya Layak Dievaluasi!Guru Madrasah di Kabupaten Tasikmalaya Rayakan Hari Jadi PGM ke-17 di Islamic Centre
Ia juga menyoroti ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alokasi anggaran untuk PJU di Kota Tasikmalaya. Hilman berharap ke depan ada upaya koordinasi lintas sektor agar penanganan kekurangan anggaran bisa diatasi.
“Memang kemarin kita lihat anggaran untuk PJU itu belum optimal. Mudah-mudahan ke depan akan coba koordinasi terkait kekurangan anggaran itu,” tuturnya.
Selain masalah anggaran, Hilman juga menyinggung efektivitas penempatan PJU. Menurutnya, ke depan pemasangan PJU perlu lebih selektif agar tepat guna dan menyentuh kepentingan masyarakat luas.
“PJU juga perlu tepat sasaran dalam penempatan. Ada beberapa PJU yang letaknya tidak terlalu signifikan manfaatnya. Harapan tentu ingin disesuaikan dan optimal, tapi mungkin kita dihadapkan pada kenyataan dan kemampuan anggaran yang ada,” jelasnya.
Pihak Ketiga Perlu Dievaluasi
Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, Anang Sapa’at turut angkat suara. Ia menilai PJU di jalan-jalan provinsi bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah kota. Menurutnya, Pemerintah Kota harus aktif mengusulkan penambahan PJU kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kalau jalan ingin terang dan banyak PJU-nya, maka pemkot harus mengusulkan ke provinsi, karena itu jalan provinsi. Di tiap kelurahan dan kecamatan pasti ada pengajuan dari masyarakat. Tapi kalau satu jalur penuh mungkin pemkot belum mampu pasang semuanya,” ungkap Anang.
Ia menegaskan bahwa pengawasan teknis menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas PJU. Banyak lampu jalan yang cepat rusak karena kualitas pemasangan dari pihak ketiga yang kurang memenuhi standar.