Nandang menyebut pemangkasan ini tidak mengganggu hak-hak legislatif seperti pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Yang saya lihat justru DPRD tidak terusik. Jadi tak ada alasan untuk menolak. Ini momentum Cecep menunjukkan identitasnya. Ia menjawab lewat keberanian dalam menyusun struktur APBD yang berpihak,” tambahnya.
Dengan arah kebijakan ini, struktur APBD Kabupaten Tasikmalaya perlahan mulai diarahkan untuk mendukung pembangunan desa dan peningkatan layanan dasar.
Baca Juga:Membanggakan! Enam Siswa MAN 1 Tasikmalaya Lolos ke Universitas Al-Azhar KairoPolisi Sayangkan EO Konser Ruang Bermusik di Kota Tasikmalaya Telat Urus Izin
Salah satu fokus utama Bupati Cecep adalah infrastruktur pedesaan, sebagai bagian dari visinya mendorong kemajuan desa yang berkelanjutan dan merata.
Ia menyarankan birokrasi Pemkab Tasikmalaya mulai menyesuaikan diri dengan ritme kerja Bupati Cecep.
“Ritme baru ini harus dipahami birokrasi. Pengelolaan ke dalam harus diperhatikan agar semangat Bupati bisa ditularkan ke seluruh jajaran. Ini soal keberpihakan,” tutupnya. (Firgiawan)