PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Kasus dugaan pemalsuan tiket masuk wisata di Pangandaran kembali menjadi sorotan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana, menyatakan, insiden tersebut perlu ditangani secara serius dan menyeluruh karena dampaknya sangat merugikan pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran dibanding pelaku usaha wisata.
Menurut Agus, sistem pembayaran tiket masuk wisata di Pangandaran harus menjadi perhatian utama.
Baca Juga:PMII Kabupaten Pangandaran Mencium Ada yang Aneh dengan Penurunan Drastis Utang Pemkab, dari Mana Duitnya?Buntut Pungli Tiket Masuk Objek Wisata Unggulan Pantai Pangandaran, PNS dan PPPK Ambil Alih Penarikan Tiket
Ia mendesak adanya langkah konkret yang segera diambil oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Pangandaran, dalam mengontrol mekanisme transaksi di pintu masuk kawasan wisata.
Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah penerapan sistem pembayaran digital atau nontunai, seperti e-money, guna meminimalisasi peredaran uang tunai yang rawan disalahgunakan.
Ia menilai bentuk fisik tiket masuk objek wisata Pangandaran yang mudah dipalsukan menjadi celah terjadinya praktik ilegal tersebut.
Dalam keterangannya, Agus mencontohkan potensi modus di mana jumlah tiket yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah pengunjung, karena adanya penggunaan tiket palsu.
Ia pun menekankan pentingnya penelusuran mendalam terhadap sumber produksi dan distribusi tiket-tiket ilegal yang memicu pungutan liar (pungli) secara masif itu.
”Saya sarankan supaya ditelusuri dulu asal tiket palsu itu, siapa yang mencetak dan di mana diedarkan,” ungkapnya pada 10 Juli 2025.
Agus mengungkapkan, ini merupakan kali pertama ia mendengar adanya laporan terkait pemalsuan tiket di kawasan wisata Pangandaran.
Baca Juga:Kenapa Nelayan Menolak Pemasangan Keramba Jaring Apung di Pantai Timur Pangandaran?Jual Beli Tiket Palsu Masuk Objek Wisata Pangandaran Masif, Wisatawan Harus Waspada!
Padahal sebelumnya, ia mengira bahwa sistem pengawasan di lapangan sudah berjalan dengan ketat.
Ia bahkan menduga praktik penarikan tiket ini tidak mungkin dilakukan secara acak, dan besar kemungkinan melibatkan pihak dengan akses khusus atau jaringan tertentu, baik secara manual maupun terorganisasi.
Untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, ia menyarankan agar tiket wisata dilengkapi dengan fitur keamanan tambahan seperti watermark atau hologram yang sulit ditiru.
Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya edukasi kepada para wisatawan agar hanya membeli tiket dari sumber resmi, demi menjamin hak-hak mereka seperti asuransi dan fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan.