“Sudah beberapa kali kami layangkan nota, tapi belum sekalipun mendapat jawaban resmi dari Pemkot. Bahkan dalam forum resmi pun tak ada respon konkret. Ini menunjukan lemahnya komunikasi pemerintahan,” ungkap Asep kepada Radar, Selasa (17/6/2025).
Ia mencontohkan beberapa substansi penting dalam beberapa nota komisi. Mulai dari permasalahan pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai RSUD dr Soekardjo. Komisi I menilai, semestinya PHK bisa dihindari. Kalaupun harus dilakukan, Pemkot mesti menyiapkan penempatan alternatif dan memperhatikan hak-hak pegawai yang diputus kontrak sesuai regulasi ketenagakerjaan, termasuk pesangon sesuai UU Cipta Kerja.
“Kemudian, soal kepegawaian di Pemkot. Kami juga sudah ingatkan sejak akhir tahun lalu soal penataan struktur organisasi dan merit sistem. BKPSDM menjanjikan peluncuran awal 2025. Tapi sekarang sudah pertengahan tahun, tak ada realisasi. Padahal kekosongan jabatan Eselon II dan III makin parah. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tegasnya. (Firgiawan)