Saat itu, Sekda Zen menjadi saksi bagi pasangan H Ade Sugianto-H Iip Miftahul Paoz untuk melawan gugatan dari H Cecep Nurul Yakin-H Asep Sopari yang kini dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya.
Tetapi semua itu kini telah berakhir, dan Sekda Zen pun tetap menjadi Sekda untuk periode kedua kalinya. Namun dengan dunungan yang berbeda.
Meskipun dengan perpanjangan jabatan ini tidak luput dari sorotan sejumlah pihak, terutama dari kalangan legislatif.
Baca Juga:Gubernur Jabar Minta Cecep-Asep Bangun Boboko Raksasa di Tasikmalaya!Gubernur Jabar Sebut Anggaran Tasik Paling Besar, Tapi Jalannya Jelek, Jangan Terlalu Banyak Belanja Hibah!
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Usman Kusmana menyayangkan keputusan tersebut yang dinilainya tidak tepat secara etika pemerintahan.
“Jabatan Sekda seharusnya menjadi kewenangan bupati terpilih, bukan keputusan petahana yang masa jabatannya hampir berakhir,” ujar Usman, Selasa 3 Juni 2025.
Ia juga mengingatkan bahwa regulasi terbaru menyetarakan jabatan Sekda dengan kepala dinas, sehingga semestinya dilakukan asesmen dan rotasi menyeluruh.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, mengingatkan agar kehati-hatian menjadi prinsip utama dalam masa transisi ini, terutama dalam pengelolaan anggaran.
“Secara formal belum ada perubahan karena masih dalam tahap evaluasi. Tapi jangan sampai ada keputusan yang terburu-buru, terutama menyangkut anggaran,” kata Budi, 18 Mei 2025 lalu.
Budi juga mendesak BKPSDM untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memperjelas status jabatan Sekda.
“Saya minta agar tidak ada miskomunikasi dengan Kemendagri. Status Sekda harus jelas, apakah diperpanjang atau segera dilakukan open bidding,” tegasnya. (K13/igi)