Ia juga berharap agar persiapan lebih matang dilakukan sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai.
Menanggapi tuntutan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kota Banjar, Ating, mengungkapkan kesediaannya untuk menampung aspirasi massa aksi.
Ia mengonfirmasi, lima tuntutan tersebut memang mencakup sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan, infrastruktur, dan supremasi hukum, dan akan disampaikan lebih lanjut kepada pihak yang berkompeten.
Baca Juga:Pelajar Dibina di Barak Militer, Forum Pemuda Peduli Pendidikan Kota Banjar Sebut Bukan HukumanPelajar Keluyuran Malam? Disdikbud Kota Banjar Gandeng Polisi dan TNI, Orang Tua Jangan Lengah
Setelah aksi di DPRD, massa aksi melanjutkan unjuk rasanya ke kantor Setda Kota Banjar, tempat di mana H Sudarsono bersama H Supriana berkantor.
Mereka kembali menyampaikan kelima tuntutannya terkait 100 hari kerja kepala daerah, yang kembali mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan.
Wali Kota Banjar, H Sudarsono, dalam responsnya, mengungkapkan, dirinya belum mencapai 100 hari kerja secara penuh, namun ia siap untuk menampung aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi.
Mengenai perbaikan jalan rusak di Desa Neglasari, dia menyatakan, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam anggaran perubahan dan kemungkinan diajukan kepada Provinsi Jawa Barat.
Ia juga menjelaskan, keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan pemerintah kota untuk memprioritaskan perbaikan jalan.
Sudarsono mengajak massa aksi untuk memberikan inovasi yang konstruktif untuk mendukung pemerintahan selama lima tahun ke depan, agar Kota Banjar bisa berkembang lebih maju.
Setelah melakukan aksi di kantor Wali Kota Banjar, massa aksi melanjutkan ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Banjar. (Anto Sugiarto)