Hingga akhirnya Viman-Diky mengalihkan anggaran kendaraan dinasnya sekitar Rp 3,6 miliaran berhasil dihemat, lalu dibelanjakan kepada sarana prasarana yang lebih dirasakan publik.
Meskipun secara aturan, pengadaan mobil dinas kepala daerah tersebut diperbolehkan dan telah mendapat persetujuan para wakil rakyat di DPRD Kota Tasikmalaya, tetapi ketika menyangkut kendaraan istri pejabat dan sekda senilai lebih dari Rp 2 miliar tersebut, para birokrasi sebagai pembantu wali dan wakil wali kota tidak menyarankan atau memberitahu adanya penganggaran bagi kendaraan dinas operasional tersebut.
Sehingga terjadi miskomunikasi atau lebih tepatnya, kesengajaan berbahaya yang diduga dilakukan oleh para birokrat.
Baca Juga:Sekda Menganggarkan, Sekda yang Membantah, Mobdin Bisa Dipakai Dharma Wanita dan PKK!Pejabat Eselon III Jadi Plt Kadis Berpotensi Timbulkan Kerugian Negara!
Karena meskipun secara teknis dibolehkan, pengadaan itu tetap harus mempertimbangkan situasi dan arahan kebijakan terbaru dari pimpinannya.
Bila wali kota dan wakilnya sudah menegaskan arah efisiensi, maka birokrasi seharusnya mengikuti. Bukan memaksakan penyerapan anggaran hanya demi meraih pujian.
Para pejabat daerah, termasuk istri-istrinya, harus mulai lebih waspada dan melek terhadap proses penganggaran di pemerintahan yang mengatasnamakan mereka.
Jangan sampai menjadi ‘penerima manfaat’ dari kebijakan yang merusak citra dan komitmen bersama.
Sudah saatnya birokrasi tidak hanya piawai menyusun anggaran, tapi juga peka terhadap arah dan semangat zaman.
Jika pemimpin menolak mobil dinas demi rakyat, birokrasi pun harusnya paham diri bukan malah menyelundupkan gengsi lewat mobil mewah.
Anehnya, semua penganggaran pengadaan kendaraan dinas operasional itu di masa H Asep Goparullah sebagai Pj maupun definitif Sekda Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Kendaraan Operasional Kelembagaan Termewah di Kota Tasikmalaya, Fasilitasnya Tidak Kaleng-Kaleng!Tingkatkan Kecintaan pada Akuntansi, Universitas Mayasari Bakti Laksanakan LCTA dan Siapkan Ratusan Beasiswa
Tentunya, dia mengetahui bagaimana seluk beluk dan awal mula penganggaran kendaraan dinas tersebut. Namun, sikap lelaki yang disapa Asgop itu cenderung cari aman.p9
Padahal, dirinya sendiri yang dahulu menganggarkan alokasi tersebut sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD.
Asgop pun beberapa kali ketika diwawancara membantah bahwa peruntukan tiga mobil dinas operasional bukan untuk istri wali, wakil dan dirinya. Namun dia menegaskan jika ketiga mobil tersebut bisa digunakan untuk operasional Dharma Wanita, TP PKK dan tamu pemerintah yang datang ke Kota Tasikmalaya.
Seperti diketahui, Ketua Dharma Wanita Kota Tasikmalaya saat ini merupakan istri Sekda Kota Tasikmalaya. Sementara Ketua TP PKK Kota Tasikmalaya yakni istri Wali Kota Tasikmalaya dr Elvira Kamarrow.