TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Istri Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Rani Permata Diky Chandra angkat bicara soal pengadaan tiga unit mobil dinas Pemerintah Kota Tasikmalaya yang sempat dikaitkan dengan dirinya.
Rani menegaskan dalam unggahan video TikTok miliknya, bahwa tidak pernah ada permintaan atau pengadaan kendaraan dinas khusus untuk dirinya, apalagi untuk keperluan pribadi.
“Anggaran mobil dinas akang (Wakil Wali Kota Tasikmalaya) juga akang usulkan dibelikan mobil truk sampah. Dan itu baru di kepemimpinan sekarang. Kalau mobil yang tiga itu mah dibelinya sebelum akang dilantik dan sebelum peraturan efisiensi diberlakukan,” ungkap Rany kepada Radar saat dihubungi via Whatsapp, Selasa (20/5/2025).
Baca Juga:Pejabat Eselon III Jadi Plt Kadis Berpotensi Timbulkan Kerugian Negara!Kendaraan Operasional Kelembagaan Termewah di Kota Tasikmalaya, Fasilitasnya Tidak Kaleng-Kaleng!
Ia menjelaskan bahwa dirinya sempat ditawari untuk menggunakan kendaraan jenis Zenix yang disebut-sebut masuk dalam daftar pengadaan, namun ia dengan tegas menolaknya.
“Saya sempat diberi tahu katanya, Ibu kalau mau pakai mobil Zenix mangga karena boleh dipakai kegiatan PKK. Saya jawab, tidak usah. Saya pakai kendaraan yang ada saja, karena saya gak enak hati dengan kondisi masyarakat saat ini,” katanya.
Rany mengaku kini menggunakan mobil operasional lama jenis Innova putih, bekas kendaraan patwal wakil wali kota sebelumnya. Bahkan mobil tersebut pun tak disimpan di rumah dinas, melainkan di Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
“Setiap saya berkegiatan kedinasan baru saya minta antarkan. Kalau sudah pulang dikembalikan lagi ke Pemkot. Memang anggaran untuk 2025, tapi kan penganggarannya dari tahun 2024 di Musrenbang. Gak mungkin ujug-ujug beli mobil dan anggaran langsung ada,” jelasnya.
Video tersebut ramai ditonton dan dikomentari warganet, banyak yang berterima kasih karena Rani sudah memberikan klarifikasi. Kendati demikian, dalam komentar ia sempat menyebutkan bahwa Radar, tidak ‘tabayyun’ soal kendaraan dinas yang mengaitkan istri-istri pejabat tersebut.
“Sebetulnya saya menghargai adanya kritik dan perhatian masyarakat terhadap kebijakan publik, termasuk dari media. Tapi saya berharap masyarakat dapat melihat persoalan ini secara objektif. Kami terbuka terhadap kritik yang membangun, tapi harus atas dasar fakta dan tabayyun terlebih dahulu agar tidak ada yang merasa dirugikan,” ujarnya. (Ayu Sabrina)