Penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah terealisasi sebesar Rp 11,57 miliar atau 19,16 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp 60,35 miliar. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 10,15 persen secara ctoc. Realisasi Cukai sebesar Rp 11,45 miliar atau 19,14 persen dari target; dan Realisasi Bea Masuk sebesar Rp 117,21 juta atau 21,24 persen dari target. Secara kumulatif, kontribusi Penerimaan Cukai mencakup 98,99 persen dari total penerimaan; dan Penerimaan Bea Masuk 1,01 persen.
Penerimaan Cukai terbesar berasal dari Hasil Tembakau sebesar Rp 11,22 miliar atau dengan tingkat kontribusi sebesar 97,97 persen dari total penerimaan cukai; Denda Administrasi Cukai sebesar Rp 9,06 juta atau 0,08 persen; dan Cukai lainnya sebesar Rp 223,22 juta atau 1,95 persen.
Selain sebagai Revenue Collection dan Community Protection, keberadaan KPPBC juga bertindak selaku Industrial Assistance & Trade Facilitation dengan pemberian fasilitas kepabeanan untuk Kawasan Berikat.
Baca Juga:SMK BK Tasikmalaya Gelar Kelulusan Sederhana, 98 Persen Lulusan Terserap Kerja dan UsahaAwaludin Nazal Dinobatkan Sebagai Kepala Sekolah Termuda, Sukses Pimpin SMK Bhakti Kencana Tasikmalaya
Kinerja PNBP melalui pengelolaan Aset dan Piutang telah terealisasi sebesar Rp 1,23 miliar atau 16,38 persen dari target tahun 2025 sebesar Rp 7,52 miliar. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 12,36 persen secara ctoc.
Penerimaan PNBP terdiri dari PNBP Lelang sebesar Rp 441,31 juta atau 15,73 persen dari target 2025; PNBP Pemanfaatan Aset sebesar Rp 789,34 juta atau 16,78 persen; dan PNBP Piutang Negara sebesar Rp 526,79 ribu atau 4,66 persen. Dari total realisasi PNBP secara kumulatif, PNBP Lelang berkontribusi sebesar 35,84 persen; PNBP Aset sebesar 64,11 persen; dan PNBP Piutang Negara 0,04 persen.
Kinerja APBN melalui Belanja Pemerintah Pusat telah terealisasi sebesar Rp 700,73 miliar atau 21,53 persen dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp 3,30 triliun. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 47,9 persen secara ctoc. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat meliputi realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 545,07 miliar atau 27,07 persen dari pagu alokasi Belanja Pegawai; Belanja Barang sebesar Rp 149,69 miliar atau 17,59 persen dari pagu alokasi Belanja Barang; dan Belanja Modal sebesar Rp 15,97 miliar atau 3,66 persen dari pagu alokasi Belanja Modal.
Sebagai pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat melalui KPPN Tasikmalaya menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) ke pemerintah kabupaten/kota di wilayah Priangan Timur. Secara kumulatif, nominal TKD yang telah disalurkan ke Pemda sebesar Rp 3,29 triliun atau mencapai 28,62 persen dari alokasi TKD tahun 2025 sebesar Rp 11,5 triliun.