TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah mengkaji wacana pembinaan siswa bermasalah melalui pengiriman ke barak militer, sebagaimana digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Program ini masih dalam tahap pembahasan awal dan belum dibicarakan secara mendalam oleh jajaran pimpinan daerah.
Di daerah lain, kebijakan itu sudah mulai diterapkan.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, menyatakan bahwa ide tersebut telah muncul dalam pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Baca Juga:Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Budi Mahmud Saputra SE Dorong Revisi Perda Pendidikan Agar Lebih AdaptifKala Sang Ketua DPRD Utak-Atik Sendiri Tunjangan Anggota Dewan, Dapat Rp 3,5 Miliar!
Bahkan, pihak TNI AU melalui Danlanud sudah membuka ruang diskusi awal meskipun format pelaksanaan program masih belum difinalisasi.
“Sebetulnya program itu sedang kita kaji juga. Terakhir kita baru menjalankan program Nyaah Ka Indung,” ujar Diky saat ditemui pada Selasa, (6/5/2025).
Ia menegaskan bahwa Pemkot masih membutuhkan masukan dari berbagai unsur Forkopimda sebelum mengambil keputusan.
“Saya belum bisa spill banyak ya, karena harus ada masukan dari rekan-rekan di Forkopimda,” tambahnya.
Meski demikian, Diky memastikan bahwa Pemkot siap mengikuti apabila kebijakan ini ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.
“Ketika ini adalah perintah dari yang lebih atas, kita tak boleh tidak setuju. Makanya kita pelajari dulu karena ini untuk masyarakat,” ujarnya.
Terkait sasaran program, Diky berharap pembinaan di barak militer dapat diarahkan kepada pelajar yang terlibat geng motor atau menunjukkan perilaku menyimpang.
Baca Juga:Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra Beri Warning, Dinas-Dinas Jangan Bikin Peta KonflikLewati Tiga Kali Azan, Audiensi Terlama Dalam Sejarah Kota Tasikmalaya!
“Ya pengennya sih begitu. Sebetulnya arahnya sudah ke sana,” ungkapnya.
Dukungan terhadap pendekatan ini juga datang dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tasikmalaya, dr Elvira Kamarrow.
Dalam kunjungannya ke sejumlah SD dalam program PKK Goes to School, Elvira menyatakan bahwa pengiriman anak-anak bermasalah ke tempat pelatihan militer bisa menjadi solusi bagi perilaku menyimpang yang tidak tertangani di rumah atau sekolah.
“Itu bagus sekali, untuk anak-anak yang sudah tidak bisa dibina. Saya juga setuju dengan kebijakan tidak membawa HP ke sekolah. Kegiatan belajar mengajar sebaiknya fokus,” tegas Elvira.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS) Kota Tasikmalaya, Nana Hermawan, mengingatkan pentingnya regulasi yang jelas sebelum program seperti ini diimplementasikan. Menurutnya, penindakan terhadap siswa bermasalah harus berbasis hukum agar tidak menimbulkan ketidakadilan.