“Bagus. Musibah keracunan ini jadi momen buat meningkatkan koordinasi antara kita. Sehingga ke depan bisa dielemir permasalahannya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kasus keracunan makanan yang menimpa 400 siswa di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (30/4/2025), harus jadi pelajaran. Khususnya bagi Kota Tasikmalaya, sebagai daerah tetangga. Para pelajar diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan.
Kasus ini kemudian menjadi sorotan, bagaimana pengawasan terhadap keamanan makanan yang disajikan harus diperketat. Sebab masyarakat pun kini mulai khawatir soal komposisi santapan anak-anak yang disajikan melalui program tersebut.
Baca Juga:Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Budi Mahmud Saputra SE Dorong Revisi Perda Pendidikan Agar Lebih AdaptifKala Sang Ketua DPRD Utak-Atik Sendiri Tunjangan Anggota Dewan, Dapat Rp 3,5 Miliar!
Di Kota Baubau, Kota Denpasar, dan Kota Semarang, pemerintah setempat telah mewajibkan para pelaku jasa boga untuk memiliki Sertifikat Laik Hygine Sanitasi (SLHS). Fungsinya sebagai bentuk keseriusan penyedia jasa catering atau jasa boga untuk melindungi konsumen. Sekaligus menjamin bahwa apapun yang disantap oleh masyarakat sudah dipastikan keamanan dan kesehatannya.
Namun di Kota Tasikmalaya, SLHS tampaknya belum diperhatikan dengan serius. Aktivis sosial Tasikmalaya, Fathurochman SPd, menilai Dinas Kesehatan belum maksimal menangani sanitasi tempat usaha kuliner, yang bisa jadi salah satu faktor penyebab tercemarnya makanan oleh bakteri. Ia mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan semua pelaku usaha jasa boga menerapkan standar kebersihan yang baik dan konsisten.
“Sanitasi di Kota Tasikmalaya secara umum masih carut-marut dalam pengelolaannya, sehingga higienitas tempat usaha kuliner atau jasa boga patut dipertanyakan. Makanan dan minuman yang diolah tanpa memperhatikan sanitasi sangat mudah terkontaminasi bakteri, yang tentu membahayakan keselamatan konsumen,” ujarnya.
Meski kejadian keracunan ini terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, Fathurochman menekankan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya semestinya menjadikan insiden ini sebagai peringatan dini.
“Pemerintah kota harus memotret peristiwa ini dan segera mengambil langkah preventif agar kejadian serupa tidak terjadi di wilayahnya,” tegasnya. (ays)