Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra Makin Sat-Set Begerak, Begini Tanggapan Wali Kota Viman Alfarizi

Wakil wali kota Tasikmalaya Diky Candra
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan (kiri) dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra (kanan) bersama isteri masing-masing melepas program PKK Goes to School di Bale Kota, Senin 5 Mei 2025. (IST)
0 Komentar

“Itu kan ya masing-masing punya karakter, dan itu sesuai dengan fungsinya saya rasa,” tambah Viman.

Seperti diketahui, pada Jumat (2/5/2025), massa dari organisasi mahasiswa PMII dan HMI Cabang Tasikmalaya mendatangi Bale Kota. Mereka meminta wali kota, wakil wali kota, sekda, dan para kepala SKPD hadir di lokasi untuk mendengarkan aspirasi yang mereka bawa. Satu persatu kepala dinas juga diabsen dan diminta duduk bersama di Lapangan Upacara.

Audiensi tersebut awalnya diproyeksikan sebagai dialog terbuka dua arah antara pemerintah dan massa aksi, yang berlangsung sejak pukul 14.00 hingga nyaris pukul 20.00 WIB. Forum dialog itu digawangi langsung oleh Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan, Wakil Wali Kota Raden Diky Chandra Negara, dan Sekretaris Daerah Asep Goparulloh.

Baca Juga:Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Budi Mahmud Saputra SE Dorong Revisi Perda Pendidikan Agar Lebih AdaptifKala Sang Ketua DPRD Utak-Atik Sendiri Tunjangan Anggota Dewan, Dapat Rp 3,5 Miliar!

Di awal sesi, Wali Kota Viman tampak cukup mampu mengimbangi pertanyaan dan desakan dari mahasiswa. Pertanyaan sensitif seputar rotasi dan mutasi jabatan pun berhasil dijawab oleh Sekda Asep Goparulloh secara argumentatif. Namun, suasana mulai berubah ketika massa aksi mendesak penjelasan soal sepinya Terminal Indihiang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, Asep Maman Permana, dinilai gagal memberikan jawaban yang memuaskan. Ketidakpuasan itu mendorong aktivis untuk mengalihkan pertanyaan kepada Kapolres Tasikmalaya Kota, terutama terkait legalitas terminal bayangan yang berada di depan Bale Kota, dan dituding menjadi saingan ilegal bagi Terminal Indihiang.

Minimnya respons dari kepala dinas membuat dinamika dialog terasa berat sebelah. Pemerintah dianggap tidak mampu mengimbangi gelombang pertanyaan emosional dari massa aksi, sehingga menciptakan kesan bahwa mereka enggan atau tidak siap untuk menjawab secara terbuka dan transparan.

Diky pun menekankan bahwa dalam situasi seperti ini, pemerintah harus tampil solid, bersatu, dan berani mengambil sikap demi menyelesaikan persoalan publik secara profesional dan terbuka. (Ayu Sabrina)

0 Komentar