“Kasihan wali dan wakilnya, program tidak akan jalan kalau kabinetnya banyak kursi kosong, gimana mau mengakselerasi program yang sudah dicanangkan,” tutur Aslim.
Di sisi lain, Tim Pemenangan Viman-Diky melalui Jeni Jayusman justru menyarankan agar perampingan OPD segera dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran.
“Maka kita sarankan, dalam rangka efisiensi dan penghematan anggaran lebih dilakukan perampingan dinas terlebih dahulu,” ujarnya kepada Radar, Senin 14 April 2025.
Baca Juga:Harga Emas Hari Ini Terbang Lagi, Aset Safe Heaven Diincar Semua Orang di DuniaInsentif Guru Ngaji di Kota Tasikmalaya Disebut Terendah se-Indonesia
Menurutnya, langkah tersebut bisa menghemat anggaran daerah hingga puluhan miliar rupiah.
“Saya rasa hal ini akan menjadi solusi konkrit menutupi kekurangan anggaran di pemerintah,” papar politisi Partai Ummat tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa usulan ini sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.
“Sehingga perampingan dinas ini sebagai sebuah keniscayaan yang harus dilakukan,” terangnya.
Jeni mendorong agar DPRD dan Pemkot mengkaji usulan tersebut secara serius.
“Silahkan nanti DPRD dan pemerintah melakukan kajian. Kami hanya mengusulkan perampingan dinas. Tujuannya agar lebih efektif dan efisien,” tandasnya.
Wakil Wali Kota: Perampingan Sudah Dirancang
Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Chandra turut mendukung wacana perampingan OPD. Menurutnya, perencanaan perampingan sudah dirancang bahkan sebelum dirinya dilantik.
Baca Juga:Dari Rivalitas Pilkada Menuju Sinergitas Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya!Q1 2025 Jadi Kuartal Terbaik Terburuk Sepanjang Sejarah Kripto
“Perampingan, jauh sebelum kami dilantik, memang sudah dirancang. Tujuannya untuk efektivitas kerja OPD sekaligus selaras dengan semangat Presiden dalam efisiensi anggaran pemerintahan,” ujarnya saat ditemui di Sambongjaya Mangkubumi, Selasa 15 April 2025.
Diky mengatakan pihaknya telah menerima konsep awal perampingan dari Bagian Organisasi Pemkot dan telah menyarankan kepada Wali Kota untuk mengkaji lebih lanjut.
“Ketika kami minta kajian, mereka (Bagian Organisasi Setda, Red) sudah sodorkan konsepnya. Tinggal keputusan dari Pak Wali. Saya juga sudah sampaikan agar dikaji serius. Kalau semisal prosesnya lama, dahulukan saja yang prioritas, seperti kekosongan jabatan SKPD,” katanya.
Ia juga menyebut ada gambaran awal terkait tiga OPD yang berpotensi dilebur.
“Kalau gambaran, kurang lebih 3 OPD yang memungkinkan bisa dilebur. Tapi sekali lagi, itu belum final. Belum diputuskan,” tutur Diky. (k13/igi/rez)