Afif juga menegaskan pentingnya kesiapan terhadap potensi gugatan baru. Yaitu apabila hasil PSU juga ternyata tidak membuat semua pihak merasa puas dan mengajukan gugatan kembali. Maka penyelenggara Pemilu akan kembali berurusan dengan MK.
“Kemudian, bersiap dengan risiko jika ada lagi pihak yang tidak puas, yang merupakan hak konstitusionalnya menyampaikan gugatan ke MK menjadi haknya. Kita berharap dalam proses pelaksanaan PSU termasuk di Kabupaten Tasikmalaya tidak ada hal-hal yang di luar aturan atau penyelenggara dinyatakan bersalah,” tambah dia.
Sementara itu, Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menambahkan bahwa untuk masalah anggaran PSU di Kabupaten Tasikmalaya, Gubernur Jawa Barat telah memberikan bantuan sebesar Rp25 miliar yang sudah ditransfer ke Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sebelum Lebaran.
Baca Juga:Timses Minta Viman-Diky Merampingkan Dinas untuk Penghematan Anggaran!Hanya di Tasikmalaya, Bupati Polisikan Wakil Bupati, Netizen: Kumaha Nasib Rakyat!
“Gubernur dengan kebaikan hati, memberikan stimulus dan bantuan Rp 25 miliar dan sudah ditunaikan sebelum lebaran. Jadi sudah ke Pemkab Tasikmalaya ditransfer, tetapi dari Pemkab ke KPU Kabupaten Tasikmalaya belum semua, baru akan hari ini, yang tinggal lima hari lagi,” terang dia.
Ahmad menjelaskan bahwa jika anggaran belum seluruhnya diterima oleh KPU, maka operasional di 2.870 Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus tetap terpenuhi, termasuk untuk pembayaran honor PPK, PPS, KPPS, dan Linmas.
“Iya informasinya KPU Kabupaten Tasikmalaya menggunakan sisa Silpa dari Pemkab Tasikmalaya untuk cetak logistik dan lainnya. Namun belum honor PPK, PPS dan KPPS, linmas per TPS, ada sembilan orang harus dibayarkan,” jelas dia.
Namun demikian, Ahmad memastikan bahwa secara umum kesiapan PSU di Kabupaten Tasikmalaya sudah matang.
“Jadi sudah mantap dan siap, KPU mengupayakan hal itu,” ujarnya menambahkan. (Diki Setiawan)