Jika seorang penerima dinilai sudah tidak layak mendapat bantuan, maka pencairan bansos untuknya bisa dihentikan.
Hal ini bertujuan agar bantuan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Banyak KPM juga berharap adanya Bantuan Sosial Ramadan dan Lebaran, mengingat beban ekonomi biasanya meningkat selama periode tersebut.
Baca Juga:KA Pasundan Lebaran: Pilihan Mudik Ekonomis, Hadir Mulai 21 Maret 2025, Tarif Mulai Rp 88.000
Namun, belum ada kepastian apakah bansos khusus akan diberikan menjelang Idulfitri 2025.
Prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan pencairan tahap kedua terlebih dahulu.
Sementara itu, bagi KPM yang tidak masuk dalam survei DTSEN, peluang mereka untuk tetap menerima bantuan masih terbuka.
Jika data mereka tidak bermasalah, maka bansos kemungkinan akan tetap dicairkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Dengan adanya sistem baru berbasis DTSEN ini, pemerintah berharap penyaluran bansos bisa lebih akurat, transparan, dan benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan.