TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Setelah serah terima pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan dan Diky Chandra Negara.
Para kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengungkapkan harapan mereka terkait posisi dan peran strategis dalam pemerintahan baru.
Beberapa kepala dinas kepada Radar, menyatakan keinginan untuk berpindah ke sektor lain yang dianggap lebih menguntungkan.
Baca Juga:Kemendagri Siap Bantu Anggaran PSU Daerah Tapi dengan Catatan Sebagai BerikutKasus Pertamax Oplosan: Konsumen Kecewa, Penjualan Anjlok
Mereka mengungkapkan bahwa di posisinya saat ini terdapat banyak permasalahan yang harus dibenahi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat secara langsung.
“Jujur saja, saya berharap bisa pindah ke sektor (posisi) lain. Bukan karena tidak mau bekerja, tapi di tempat saya sekarang terlalu banyak masalah yang harus dibenahi. Pelayanan masyarakat itu tantangannya luar biasa, sementara sumber daya dan anggaran terbatas. Kalau ada kesempatan ke tempat yang lebih strategis, tentu saya sangat mempertimbangkannya,” kata seorang kepala dinas yang meminta namanya tidak disebutkan.
Selain itu, ada pula kepala dinas yang mengaku tidak ingin lagi menjadi ‘ban serep’ atau berstatus tidak definitif. Mereka berharap segera memangku jabatan yang pasti dan jelas.
“Status nggak jelas, kerja tetap berat, tapi kebijakan sering berubah. Saya ingin kepastian, jabatan definitif supaya bisa fokus bekerja tanpa waswas digeser kapan saja,” ujar salah satu pejabat.
Di sisi lain, beberapa kepala dinas berharap tetap berada di dinas yang sama hingga tuntas masa bakti sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Mereka merasa sudah memahami seluk-beluk dinas tersebut dan ingin melanjutkan program yang telah direncanakan.
“Kalau bisa sih saya tetap di sini sampai pensiun. Sudah lama di dinas ini, paham betul seluk-beluknya. Kalau dipindahkan, harus mulai adaptasi lagi, sementara banyak program yang masih berjalan dan harus diselesaikan,” harap seorang kepala dinas senior.
Namun, tantangan tidak berhenti pada penempatan posisi saja. Para kepala dinas juga harus berhadapan dengan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan baru. Kebijakan ini memaksa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran dan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.