CIAMIS, RADARTASIK.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan di Kabupaten Ciamis tengah memicu kontroversi. DPRD melalui Komisi B dan D, menggelar rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas program tersebut.
Rapat yang dilaksanakan pada Jumat, 31 Januari 2025, menghadirkan perwakilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diduga menjadi korban program MBG. Mereka mengungkapkan kekecewaan dan keluhan terkait pelaksanaan program yang disinyalir penuh masalah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Komar Hermawan, mengungkapkan bahwa rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah SKPD, termasuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP), Dinas Pendidikan (Disdik), serta Kabag Perekonomian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Baca Juga:Pemeringkatan Daur Ulang Sampah KLHK: Ciamis ke-1, Banjar ke-5, Kota Tasikmalaya Tak MasukPengadaan Mobil Dinas Baru Kabupaten Ciamis Masih Dipertimbangkan
Dalam rapat tersebut, dibahas sejauh mana peran pemerintah daerah dalam menyukseskan program MBG. ”Ternyata para SKPD belum begitu paham, program MBG,” katanya kepada Radar, Rabu (31/1/2025).
Menurut Komar, hasil rapat menunjukkan bahwa banyak SKPD yang ternyata belum memahami sepenuhnya tentang program MBG. Hal ini memunculkan keprihatinan, karena program yang seharusnya berjalan dengan baik justru mengalami hambatan yang cukup serius.
Ia pun menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara Pemda Ciamis dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar tidak ada kesan bahwa pemerintah daerah tidak peduli atau melepaskan tanggung jawab.
“Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis belum melakukan koordinasi secara baik dengan SPPG. Sehingga masih banyak persoalan program MBG, oleh karenanya pemerintah daerah kabupaten Ciamis jangan menunggu harus proaktif,” ujarnya.
Salah satu poin yang ditekankan dalam rapat tersebut adalah pentingnya menghindari kesan bahwa pemerintah daerah “cuci tangan” terhadap masalah yang terjadi. Selain itu, DPRD Ciamis juga berencana mengundang perwakilan SPPG atau bahkan Badan Gizi Nasional untuk mencari solusi yang lebih jelas.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD juga menghadirkan sejumlah perwakilan dari UMKM yang mengaku menjadi korban penipuan dalam program MBG.
Mereka mengungkapkan bahwa mereka merasa tertipu setelah mengikuti prosedur yang dijanjikan oleh pengurus Paguyuban Jakwir, bukan SPPG.