TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Musyawarah Daerah (Musda) VII DPD KNPI Kota Tasikmalaya direncanakan digelar pada Kamis 30 Januari 2025, di Gedung GGM Kompleks Olahraga Dadaha.
Ketua Organizing Committee (OC) Musda VII, Jajang Yusuf Hidayat, mengungkapkan bahwa lima kandidat akan bersaing untuk memperebutkan posisi ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya, menggantikan Opik Taufik Rahman.
“Kelima kandidat tersebut antara lain Dhani Tardiwan, Cecep Ipana Kurnia, Irpan Permana, Muhammad Naufal Putra, dan Yusfi Saeful Rijal Septian,” tuturnya kepada Radar, Rabu (29/1/2025).
Baca Juga:Tim Futsal MAN 1 Tasikmalaya Juara Turnamen Futsal Antar Pelajar Tingkat Kabupaten TasikmalayaKomitmen Bangun Ruang Aktualisasi Potensi Kader, PD Pemuda Persis Kabupaten Tasikmalaya Gagas TITD Tahun Kedua
Musda kali ini diharapkan dapat menghasilkan kepemimpinan yang kuat dan mampu membawa perubahan positif bagi perkembangan pemuda di Kota Tasikmalaya.
Acara ini dijadwalkan mulai pukul 08.00 WIB dan akan diikuti oleh 157 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang ada di kota tersebut.
“Para peserta Musda akan bermusyawarah untuk menentukan calon ketua yang akan memimpin organisasi pemuda terbesar di Kota Resik tersebut,” ungkap Jajang.
Sebelumnya, KNPI berencana menggelar Musda ke-VII pada Sabtu, 25 Januari 2025. Namun rencana itu resmi ditunda hingga Kamis, 30 Januari 2025.
Penundaan ini menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI Cibeureum, yang memberikan sejumlah catatan kritis terkait penyelenggaraan Musda.
Ketua DPK KNPI Cibeureum, Arip Muztabasani, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap berbagai kejanggalan dalam proses persiapan Musda.
Ia menyebut adanya ketidaksesuaian administrasi serta indikasi pelanggaran terhadap aturan organisasi yang disepakati dalam Rapat Pimpinan Paripurna Daerah (Rapimpurda).
Baca Juga:Demi Efisiensi, APBN 2025 Dipangkas Rp 306,69 Triliun, Pemda Diminta Kurangi Perjalanan Dinas 50 PersenGubernur Terpilih Minta Anggaran Bantuan TIK SD-SMP Rp 725 Miliar Ditunda
“Banyak kejanggalan dalam pelaksanaan tahapan Musda, mulai dari komunikasi panitia yang sulit diakses, perubahan jadwal Musda secara sepihak tanpa konsultasi dengan OKP dan DPK, hingga ketidakjelasan penetapan bakal calon ketua DPD KNPI,” ujar Arip Sabtu (25/1/2025) malam.
Menurut Arip, panitia penyelenggara terlihat eksklusif dan kurang transparan, bahkan melibatkan pihak-pihak di luar lingkup ideal organisasi, seperti KNPI Jawa Barat, yang dianggap tidak relevan secara teknis.
“Kami mendesak agar panitia kembali ke jalur yang sesuai dengan amanat konstitusi organisasi,” tegasnya.
Ketua DPD KNPI Kota Tasikmalaya, Opik Taufik Rahman, kemudian menjelaskan bahwa penundaan Musda disebabkan oleh sejumlah kendala, termasuk belum terpenuhinya anggaran serta penyempurnaan regulasi terkait aturan pencalonan ketua.