TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Persoalan hak milik lahan di sebagian ruas Jalan Yudanegara Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya bakal berdampak pada manajemen lalu lintas. Kendati demikian, pemerintah masih menelusuri asal muasal bentuk jalan tersebut.
Sebagaimana diketahui, area yang ditandai sebagai hak milik warga kurang lebih 300 meter persegi. Lebarnya memakan separuh jalan raya di sekitar persimpangan Jalan Pasar Wetan.
Jika lahan tersebut diambil oleh ahli waris, maka akan mempersempit ruang badan jalan. Hal itu bisa berdampak pada situasi lalu lintas di kawasan tersebut.
Baca Juga:Pemkot Serobot Lahan? Jalan Yudanegara Kota Tasikmalaya Ditandai Milik PribadiPredator Anak Lagi, Pedagang Cireng di Kota Tasikmalaya “Mainkan” Siswi SD
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya H Asep MP mengatakan bahwa kewenangannya lebih pada manajemen lalu lintas. Untuk kepemilikan aset, pihaknya menyerahkan kepada lembaga terkait. “Ya kami menunggu saja perkembangannya bagaimana,” ucapnya.
Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Tasikmalaya Gumilar menambahkan bahwa jika lahan tersebut ditutup, tentunya berpengaruh pada situasi lalu lintas. Pihaknya pun akan melakukan perubahan manajemen lalu lintas. “Ya kalau ditutup tentu berpengaruh,” katanya.
Kendati demikian, pada dasarnya lahan tersebut sudah menjadi jalan raya untuk kepentingan umum. Sehingga menurutnya ahli waris lebih baik mengikhlaskannya. “Ya kami harap relakan saja untuk kepentingan umum,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekda Kota Tasikmalaya H Asep Goparuloh mengatakan bahwa soal lahan jalan tersebut sedang dikaji oleh Dinas PUTR. Salah satunya dengan memeriksa asal muasal penggunaan lahan jalan yang sudah terjadi sebelum pemekaran antara kota dan kabupaten. “Kami mencari data dan informasi terkait hal tersebut, karena informasi dan data itu juga perlu terkonfirmasi juga dengan rekan-rekan di kabupaten (Tasikmalaya),” katanya.
Menurutnya, akan ada alasan yang kuat sampai jalan tersebut bentuknya seperti saat ini. Maka dari itu, pihaknya perlu menelusuri terlebih dahulu asal muasalnya. “Tidak mungkin pemerintah gegabah menetapkan atau membangun jalan seperti itu,” imbuhnya.(rangga jatnika)