PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Warga Kabupaten Pangandaran memberikan pandangan soal rencana pengadaan mobil dinas bupati dan wakil bupati.
Salah seorang warga Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Imat (60) mengatakan, kondisi mobil dinas bupati dan wakil bupati saat ini masih layak digunakan.
“Walaupun katanya sudah 10 tahun belum diganti-ganti, tapi saya meyakini mobilnya belum masuk bengkel, kecuali ganti oli, ban dan lain-lain,” ujarnya, Selasa 14 Januari 2025.
Baca Juga:Mobdin Bupati Pangandaran Sudah 10 Tahun Belum Diganti, Jeje: Tak Tepat Salahkan CitraPengadaan Mobil Dinas Baru Bupati Pangandaran Disoal, KNPI Datangi DPRD
Kata dia, pengadaan mobil dinas baru tidaklah urgent, karena yang ada masih bisa digunakan.
“Tidak sejalan dengan kodisi ekonomi masyarakat sekarang, lagi susah. Kemudian kalau Pemkab ingat mau ganti mobil, ingat juga nggak dengan kewajiban bayar tunjangan keuangan daerah, kemudian perangkat desa,” ucapnya.
Ia mengatakan, membeli mobil baru tentu harus mengeluarkan uang. Membayar tunjangan yang belum terbayarkan juga harus mengeluarkan uang.
“Baik membeli mobdin baru maupun bayar tunjangan juga sama-sama ada aturanya,” ujarnya.
Dirinya mengatakan, pengadaan mobdin harus berbanding lurus dengan kondisi sekarang ini. Jangan sampai terkesan seperti memaksakan diri.
“Jangan sampai ada kesan seperti itu dari masyarakat, memaksakan diri untuk pengadaan mobdin baru,” tuturnya.
Hal senada juga diungkapkan Herdis Herdiana (34). Menurutnya, apa yang dilakukan Pemkab Pangandaran dalam pengadaan mobil dinas baru terkesan memaksakan diri. “Kan ganti bupati juga gak harus ganti mobil baru,” ujarnya.
Baca Juga:Penumpang Kereta Api di Stasiun Banjar Meningkat, KA Pangandaran Masih FavoritPembangunan Jembatan Sodongkopo di Pangandaran Mangkrak, Akses Warga Jadi Terhambat
Namun sebagai masyarakat, dia tidak bisa mengintervensi pemerintah. “Ya pemerintah yang punya uangnya,” ucapnya. (Deni Nurdiansah)