PANGANDARAN, RADARTASIK.ID – Rencana pengadaan mobil dinas baru bupati dan wakil bupati tengah menjadi sorotan.
Di tengah polemik itu, pimpinan DPRD Kabupaten Pangandaran justru memilih tak mengambil mobdin baru meski seharusnya secara undang-undang mendapat jatah itu.
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, pihaknya menunda pengadaan mobil dinas baru dengan beberapa pertimbangan.
Baca Juga:Pengadaan Mobil Dinas Baru Bupati Pangandaran Disoal, KNPI Datangi DPRDKNPI Kritisi Rencana Pengadaan Mobil Dinas Bupati Pangandaran, Bakal Datangi Gedung Dewan
“Sebenarnya bukan menolak, hanya tidak menganggarkan saja untuk mobdin baru ini, kebetulan juga saya yang terpilih jadi ketua, sehingga mobil yang lama masih bisa dipakai,” katanya, Jumat 10 Januari 2025.
Ia mengatakan, pertimbangan lain mereka tidak melakukan pengadaan mobil baru adalah efesiensi anggaran.
“Langkah-langkah yang kami lakukan, tentu saja dengan melakukan efisiensi, dengan tidak mengambil mobil baru,” ujarnya.
Dua wakil ketua DPRD Kabupaten Pangandaran juga sudah sepakat untuk tidak melakukan pengadaan mobdin baru.
“Kebetulan satu wakil ketua DPRD adalah wajah lama, kemudian satunya lagi adalah wajah baru, semuanya juga sudah sepakat,” tuturnya.
Ia mengatakan, pengadaan mobil dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati, serta pimpinan DPRD sudah ada aturan dan undang-undangnya.
Sebelumnya, pihak DPRD Kabupaten Pangandaran juga menerima audiensi dari DPD KNPI Kabupaten Pangandaran terkait pengadaan mobdin baru.
Baca Juga:Penumpang Kereta Api di Stasiun Banjar Meningkat, KA Pangandaran Masih FavoritBupati dan Wakil Bupati Pangandaran Bakal Dapat Mobil Dinas Baru, Anggarannya Rp 1,2 Miliar
“Kita apresiasi dengan adanya aspirasi dari masyarakat soal mobdin baru,” katanya. (Deni Nurdiansah)