TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Persoalan RSUD dr Soekardjo yang mengalami defisit karena terlalu banyak jumlah pegawai dinilai karena manajemen bermasalah. Pemkot diminta untuk bisa merombak manajemen rumah sakit agar dibarukan kembali dengan seleksi.
Pengurangan pegawai karena jumlah yang terlalu banyak pada dasarnya merupakan hasil dari tata kelola dari manajemen. Apapun alasannya, para pegawai tidak seharusnya menjadi tumbal.
Aktivis HMI Cabang Tasikmalaya Ujang Amin menilai bahwa masalah RSUD dr Soekardjo bukan semata karena kelebihan pegawai. Namun indikasi kuatnya ada di direksi dan manajemen yang mengelola fasilitas kesehatan tersebut. “Pegawai mana tahu keuangan rumah sakit seperti apa, mereka hanya bekerja,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (8/1/2025).
Baca Juga:Oplosan? Polisi Ciduk Penjual Arak Bali di Tasikmalaya, Barang Buktinya Ada Alkohol 70%Soal Banyak Pegawai Titipan di RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya, Pengamat: Proses yang Salah Jadinya Bermasalah
Maka dari itu, pengurangan pegawai yang dilakukan manajemen RSUD dinilai tidak adil. Karena dalam hal ini, Pemkot dan direksi pun harus melakukan perombakan di tubuh manajemen. “Masalahnya kan ada di manajemen, jadi tidak cukup hanya dengan pengurangan pegawai tapi manajemennya juga harus dibarukan,” ucapnya.
Dikhawatirkan, masalah-masalah baru akan kembali muncul di pengelolaan rumah sakit. Karena sumber masalahnya tidak diperbaiki atau dibenahi. “Mau keuangan baik pun akan tetap bermasalah ketika manajemennya tidak diperbaiki,” tuturnya.
Apalagi, para pegawai yang diberhentikan sebelumnya dilakukan penjaringan melalui seleksi khusus. Menurutnya hal itu juga harus diberlakukan serupa kepada para pejabat di RSUD. “Karena logikanya yang tidak becus itu manajemennya, bukan pegawai di bawah,” imbuhnya.
Pihaknya lebih optimis RSUD dr Soekardjo akan berkembang lebih baik ketika manajemennya dibarukan. Bukan berarti semua pejabatnya dicopot, namun kembali diseleksi selayaknya para pegawai tidak tetap (PTT). “Lakukan penjaringan juga atau seleksi pejabat-pejabatnya,” tuturnya.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Budayawan Tasikmalaya Tatang Pahat yang mengatakan bahwa para pegawai yang diberhentikan merupakan tumbal dari tidak becusnya pengelola atau pejabat rumah sakit. Pasalnya, kondisi keuangan rumah sakit tentunya tidak lepas dari pengelolaan dari pejabat-pejabat terkait. “Kan kalau pekerja di bawah hanya melaksanakan tugas, mereka tidak punya kewenangan urusan keuangan,” ucapnya.