TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Kabupaten Tasikmalaya dinobatkan sebagai daerah rawan bencana kedua di Jawa Barat dan kelima secara nasional.
Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk terus memperluas pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) guna meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
Hingga kini, sebanyak 15 KSB telah dibentuk di 15 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, termasuk di Kecamatan Salawu, Cigalontang, Karangjaya, dan Sukaresik.
Baca Juga:Ditetapkan Tersangka! 3 Pemuda Pengeroyok Anggota Banser GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya Terancam DipenjaraRemaja Desa Cintaraja Tasikmalaya Dibekali Kemampuan sebagai Konselor Sebaya
Tahun ini, rencananya akan ditambahkan empat KSB baru di empat kecamatan lainnya, sehingga total KSB yang akan terbentuk mencapai 19.
Ketua Forum Komunikasi (FK) Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Jembar Adisetya, menyampaikan bahwa pembentukan KSB ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Tagana.
Rencana ini akan dilanjutkan pada tahun 2025 dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana di wilayah rawan.
”Dibentuknya KSB ini sebagai desa penyangga di sekitar daerah rawan bencana, di antaranya ada di Kecamatan Salawu, Cigalontang, Karangjaya, dan Sukaresik,” ungkapnya kepada Radartasik.id, Minggu, 5 Januari 2025.
Selain meningkatkan kesiapan masyarakat, KSB juga memberikan edukasi tentang penanganan dan tanggap darurat saat bencana terjadi.
Jembar menambahkan bahwa pihak desa juga diharapkan turut berperan aktif, baik melalui pelatihan maupun pengalokasian anggaran dari APBDes.
Hal ini dianggap penting mengingat luasnya wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan besarnya kebutuhan akan kesiapan masyarakat di berbagai titik.
Baca Juga:Memberi Harapan Lewat Donor Darah Kemenag Kabupaten Tasikmalaya Pertina Kabupaten Tasikmalaya Bersiap Jaring Atlet untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah Jawa Barat 2025
Wakil Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Ayatulloh Romdoni, menjelaskan bahwa pendanaan pembentukan empat KSB di tahun ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tingkat dua.
Program ini melibatkan pemerintah daerah, kecamatan, dan desa dalam proses pembinaan, pelatihan, serta alokasi anggaran.
Selain meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana alam, pembentukan KSB juga bertujuan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, sehingga masyarakat lebih memahami langkah yang harus dilakukan saat bencana terjadi.
Ia juga berharap keberadaan KSB dapat memperkuat kembali nilai gotong royong dalam masyarakat, sekaligus menjadi wadah pembinaan rutin yang didukung oleh anggaran desa.
”Tagana juga mendorong pihak desa untuk membuat KSB dari anggaran Dana Desa (DD),” ujarnya. (Diki Setiawan)