TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang menyelenggarakan Gebyar Pelayanan Terpadu Jawa Barat.
Kegiatan ini dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di kompleks Bale Kota Tasikmalaya, dan terlihat dipadati oleh masyarakat yang ingin mengurus berbagai layanan perizinan serta administrasi lainnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tasikmalaya, H Asep Sukmana, turut hadir untuk meninjau langsung kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pentingnya kegiatan Gebyar Pelayanan Terpadu sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Juga:WOW! Penjualan Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Sudah Mencapai 1 JutaKoperasi SB Sekarat, Uang Rp 90 Juta Tak Tahu Kemana
“Kami berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan percepatan layanan bagi warga. Gebyar Pelayanan Terpadu ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan layanan perizinan dan administrasi dengan lebih cepat, efisien, dan transparan,” ujar Asep Sukmana di sela-sela kunjungannya, Selasa 17 Desember 2024.
Selain melakukan peninjauan, Asep Sukmana juga secara simbolis menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada sejumlah perwakilan penerima.
Penyerahan KIA ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya bagi anak-anak.
Gebyar Pelayanan Terpadu ini mendapatkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat. Berbagai layanan yang disediakan di MPP Kota Tasikmalaya mencakup pembuatan KIA, pengurusan izin usaha, dan layanan administrasi publik lainnya.
“Pemerintah Kota Tasikmalaya berharap dengan andilnya dalam Gebyar Pelayanan Terpadu Jawa Barat, bisa terus meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, termasuk mendorong geliat UMKM dan perekonomian daerah dimana, salahsatu perizinan yang diberikan yakni perizinan berusaha,” tuturnya memaparkan.
Sementara itu, Penata Perizinan Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tasikmalaya, Andri Ikbal Maulana, menyampaikan bahwa kegiatan ini juga bertujuan memberikan kemudahan akses pelayanan bagi masyarakat.
Event ini diselenggarakan serentak se-Jabar di hari yang sama,mendorong agar UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta legalitas administrasi lainnya. Tujuannya, agar UMKM di Jawa Barat tidak jalan di tempat. Tetapi dapat mengembangkan usahanya, serta membuka potensi pasar secara lebih luas lagi.
Baca Juga:Anggota DPRD Kota Tasik Ini Sebut Kebijakan Kenaikan Gaji Guru Dinilai Masih Kurang Fair!7 Aplikasi Berbasis AI yang Cocok untuk Edit Video dengan Cepat dan Mudah
“Di MPP ini, masyarakat bisa mendapatkan berbagai layanan dalam satu lokasi, mulai dari perizinan usaha, administrasi kependudukan, hingga layanan lainnya. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan,” jelas Andri. (Firgiawan)