TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Aktivis lingkungan asal Tamansari menyoroti sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya, yang dinilai abai terhadap isu pencemaran lingkungan di wilayah mereka.
Agus Sofyan alias Jarwo menyebut bahwa sejumlah anggota DPRD terkesan “pura-pura tidak tahu” terkait kasus pencemaran yang sudah berlangsung lama, meski laporan dari masyarakat dan media terus mengemuka.
“Sangat aneh jika DPRD mengaku tidak tahu, padahal bukti-bukti pencemaran sudah jelas dan banyak diadukan oleh warga. Ada kesan mereka sengaja menutup mata,” ujarnya kepada Radar, Minggu 24 November 24.
Baca Juga:Relawan Adang-Gita Ikut Doa dan Istighosah Bersama Yakin di Stadion DadahaPejabat Dimutasi, Anggaran Ikut Pindah
Situasi ini memicu kritik dari berbagai pihak, yang menuntut DPRD segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti laporan pencemaran dan mempertegas peran mereka sebagai wakil rakyat yang pro-lingkungan.
“Komisi 3 bidangnya kan, persampahan, lingkungan hidup. Masa belum ada solusi? Sudah jelas kan itu tugas mereka untuk mengkaji. Apakah dewan ini tutup mata? Dewan itu tidak bisa mendorong kepada Pemkot agar segera. Ini sangat urgent,” katanya.
Dirinya menyayangkan hal tersebut, sebab dari 45 total anggota DPRD Kota Tasikmalaya, setidaknya ia berharap bisa mengandalkan para wakil rakyat yang merupakan daerah pemilihan (dapil) Tamansari.
“Harus kita melapor ke dewan apa gimana? Sedangkan tugas mereka kan kontrol sosial tiap dapil juga ada wakilnya, masa tidak punya relasi? Pemkot sudah menanggapi masa dewan tidak tahu,” sebutnya.
Jarwo justru curiga DPRD Kota Tasikmalaya sengaja bersembunyi dan mengulur waktu, lantaran pemilik pabrik daur ulang plastik, yang diduga turut mencemari, kepemilikannya melibatkan salah satu anggota dewan. Bahkan diketahui salah seorang anggota itu, juga merupakan anggota Komisi 3.
“Kemungkinan anggota DPRD yang lain sudah tahu. Pun juga anggota Komisi 3 sebelumnya sudah tahu. Sekarang sih pura-pura gak tahu aja soal permasalahan. Masa seorang dewan Komisi 3, yang emang rahasia publik salah satu kepemilikan pabrik. Masa tidak ada solusi?” paparnya.
Aktivis dan warga berharap DPRD segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi pencemaran lingkungan, mulai dari menegakkan regulasi hingga memberikan sanksi tegas kepada pelaku pencemaran. Mereka mengingatkan bahwa jika tidak ada tindakan nyata, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tersebut akan semakin menurun.