Soal Perjalanan Luar Negeri Pemkab Garut, APH Didorong Turun Tangan

perjalanan luar negeri
Koordinator Koalisi Masyarakat Bersatu Lukmanul Hakim
0 Komentar

GARUT, RADARTASIK.ID – Perjalanan luar negeri Pemkab Garut tahun 2023 mendapat sorotan. Terlebih itu telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Koordinator Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB) Lukmanul Hakim mempertanyaan urgensi perjalanan dinas ke Rusia dan Jepang itu.

“Perjalanan ke Jepang dan Rusia? Untuk apa? Mengatasi stunting di Garut dengan sushi?” ucapnya, Kamis 21 November 2024.

Baca Juga:Teror Lempar Batu Membuat Resah Warga di Kota BanjarPerjalanan Dinas Luar Negeri Pemkab Garut Jadi Temuan BPK

Lukman menduga, perjalanan luar negeri hanya plesiran atau jalan-jalan dengan “kedok” tugas. Hal itu menguras dana rakyat yang seharusnya untuk kebutuhan mendesak masyarakat.

Ia menyoroti anggaran yang besar untuk perjalanan luar negeri itu. Dia pun mempertanyakan hasilnya.

“Apa hasilnya? Foto-foto di media sosial, lalu pulang dengan perut kenyang?” katanya. Itu berbanding terbalik dengan sebagain masyarakat yang masih bergelut dengan kemiskinan.

KMB, kata Lukman, tidak akan diam. Dia mendorong APH bertindak.

“Ini bukan lagi dugaan, ini adalah fakta yang mengangkangi hati nurani rakyat. Jika ini dibiarkan, pejabat seperti ini akan terus menjarah hak rakyat,” ungkapnya.

Terkait izin yang tidak ditempuh beberapa intansi di Pemkab Garut terkait perjalanan luar negeri, seharusnya menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti APH. “Itu juga bagian terpenting yang harus di tindaklanjuti,” katanya.

BPK pun telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemkab Garut atas temuan tersebut. Bahkan menginstruksikan sekretaris daerah untuk melakukan beberapa hal.

Di samping itu, ia menyoroti APBD Kabupaten Garut yang hanya 4,8 triliun. Sedangkan PAD-nya Rp 537 miliar.

Baca Juga:Teror Ketuk Pintu di Kota Banjar Bikin Warga ResahBuruh di Garut Turun ke Jalan, Ini Tuntutan Mereka

“Itu pun sektor paling besar PAD yang didapat dari RSUD sebesar Rp 337 miliar,” katanya.

Melihat itu, kata dia, seharusnya pemkab melakukan efisiensi, seperti mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung ke publik, misal perjalanan dinas luar negeri.

Sekda Kabupaten Garut Nurdin Yana mengatakan, perjalanan luar negeri itu karena Pemkab Garut sudah bekerja sama dengan Jepang.

“Gini, perjalanan ke sana kita ada kerja sama dengan negara Jepang,” ucap Nurdin Yana, Selasa 19 November 2024.

Nurdin Yana menuturkan, pointnya adalah pihaknya perjalanan ke Jepang dalam rangka fasilitas mobil yang merupakan hibah dari Jepang. “Yang di Damkar hari ini semua (mobil pemadam kebakaran) dari sana,” katanya.

0 Komentar