Soal Proyek Puskesmas, Pemkot Tasikmalaya Dinilai Jadi Percontohan Buruk

Proyek pembangunan puskesmas, percontohan buruk, persetujuan bangunan gedung pbg
Opik Taufik Rahman - Ujang Amin
0 Komentar

TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Persoalan proyek pembangunan Puskesmas Bungursari yang diduga belum disertai Persetujuan Bangunan Gedung (PGB) merupakan bentuk kelalaian. Seharusnya program pembangunan pemerintah bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

Proses perizinan yang selalu diurus belakangan menjadi salah satu penyakit dalam berbagai pekerjaan. Termasuk program pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah.

Kasus di proyek pembangunan Bungursari menjadi salah bukti penyakit itu masih ada. Padahal, pemerintah seharusnya bisa menjadi percontohan bagi masyarakat dalam prosedur pembangunan.

Baca Juga:Hanya Satu Putaran! 5 Pasangan Calon Siap Bertarung di Pilkada Kota TasikmalayaLewat Pekikan Solawat, Duet Ivan Dicksan-Dede Muharam Disebut Paket Pengalaman

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tasikmalaya Opik Taufik Rahman menilai pemerintah memberikan contoh yang buruk. Karena bisa terjadi proyek pekerjaan yang prosedurnya bermasalah. “Harusnya kan berbagai perizinannya diselesaikan dulu,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (29/8/2024).

Meskipun pekerjaannya dilakukan oleh rekanan atau kontraktor, tentunya pengawasan tetap harus dilakukan. Karena Dinkes bertanggung jawab atas hasil pembangunannya. “Kalau memang mekanismenya bermasalah berarti Dinkes sudah lala, atau jangan-jangan ada kesengajaan,” ucapnya.

Padahal, pemerintah seharusnya bisa memberi contoh yang baik bagi masyarakat. Jangan sampai penyakit izin diurus belakangan ini dianggap biasa atau kebiasaan. “Akan menjadi wajar kalau ini dilakukan warga, karena contohnya dari pemerintah,” ujarnya.

Hal serupa diungkapkan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ujang Amin juga menilai pemerintah harusnya bisa memberi percontohan untuk masyarakat. Termasuk dalam pekerjaan pembangunan di mana perizinan harus diselesaikan terlebih dahulu. “Jangan-jangan ini sudah jadi kebiasaan di setiap pekerjaan pemerintah,” ucapnya.

Dia pun meminta Dinkes untuk melakukan evaluasi dari persoalan yang terjadi. Khawatirnya, pembangunan yang tidak sesuai dengan prosedur, malah menimbulkan masalah baru. “PBG itu kan salah satunya untuk memastikan pembangunan aman, bisa-bisa nantinya konstruksinya malah bermasalah juga,” imbuhnya. (Rangga Jatnika)

Ikuti saluran WhatsApp Radar Tasikmalaya untuk memantau dan membaca berita terkini Radartasik.id.

0 Komentar