TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Asap mengepul di pelataran masuk kantor wali Kora Tasikmalaya pada Senin, 5 Agustus 2024.
Sumbernya ialah aksi bakar ban yang dilakukan sejumlah orang mengatasnamakan Forum Parlemen Jalanan Pemerhati Pendidikan (FPJPP).
Mereka berunjuk rasa di Bale Kota untuk meminta Penjabat Wali Kota Tasikmalaya, Dr Cheka Virgowansyah, turut bertanggungjawab atas carut marutnya PPDB dengan sistem online.
Baca Juga:Kejutan! Isteri Vokalis Gigi Umumkan Siap Maju Pilkada Ciamis Dampingi Nanang PermanaMenanti Manuver Azies Rismaya Mahpud Jelang Masa Injury Time di Pilkada Kota Tasikmalaya!
Pantauan Radartasik.id, aksi itu mendapat pengawalan ketat aparat. Namun karena aksi bakar ban dilangsungkan di area beratap, asap menyelimuti halaman Bale Kota itu.
Para petugas dan jurnalis pun sebagian menyingkir menghindari kepulan asap yang pekat dan membuat sesak napas.
Sementara para demonstran tetap melanjutkan aksinya. Dalam kesempatan itu FPJPP menyampaikan sejumlah tuntutan.
“Jadi kami fokus menuntut tanggung jawab Pj yang selama ini terkesan tidak mau peduli, tutup mata, tutup telinga, padahal kami yakin bahwa beliau itu sudah mengetahui persoalan PPDB ini yang berdampak kepada krisis sosial,” ujar Koordinator Aksi, Tatang Sutarman.
Dalam aksinya massa FJPP menyebut ada ratusan siswa terancam putus sekolah akibat sistem zonasi yang dinilai menyulitkan.
Begitu pula dengan jalur prestasi dan afirmasi yang kuotanya terbatas. Tatang menyayangkan, tak ada kebijakan untuk menambah kuotas siswa per kelas.
Padahal menurut dia hal itu bisa saja dilakukan jika Pemerintah Kota Tasikmalaya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga:Viman Alfarizi Bicara soal Terbengkalainya Terminal Indihiang dan Money Politics di Pilkada 2024!Rois Syuriah PCNU Sebut Sudah Saatnya PKB Memimpin Kota Tasikmalaya di 2024!
“Sebetulnya logika saja ya, SMA itu ada 10 dan setiap rombel (rombongan belajar) itu 36. Nah kalau saja mau ada kesinergian antara provinsi dengan kota, ada kesepakatan untuk menambah per kelas 4 orang saja menjadi 40. Misalkan dalam satu sekolah itu ada 10 kelas, berarti sudah 40. Kalikan 10 sekolah sudah 400 teraman kan. Itu untuk menambah bangku,” paparnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Tasikmalaya tak kunjung hadir menghadapi massa aksi. Asisten Daerah II, H Tedi Setiadi, menyebut akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan forum. (Ayu Sabrina)