“Makannya kemarin kita coba dirapikan buat pedagangnya ada, pejalan kakinya ada. Kalau lalulintas dari zaman dulu juga begitu Dadaha mah. Rame lancar, padet pun lancar tidak macet total. Weekend aja (macetnya),” lanjut dia.
Sebagai perwakilan pedagang, Acun menceritakan bahwa, pendapatan berjualan di area parkir GGM atau GOR Sukapura tidak sama dengan di pinggir jalan. Bahkan perbedaannya disebut cukup jauh.
Hal itu yang kemudian membuat pedagang “nekad” tetap berjualan di pinggir jalan atau trotoar meski tidak diperkenankan pemerintah.
Baca Juga:Hj Nurhayati Srikandi Politik, "Kado Istimewa" DPP PPP untuk Kota TasikmalayaManuver Partai Golkar: Berikan Tugas ke Soedarsono untuk Maju Pilkada
“Jauh banget perbedaannya. Ini bukan sekali dua kali kan seperti ini, sudah sering dilakukan oleh pemerintah jika ada event kita diminta ke dalam. Nah ini jauh banget penghasilannya. Keluhan pedagang ada yang sampai punya hutang sama 3 kosipa waktu itu, kalau dagangnya di dalam sini. Padahal cuman beberapa hari,” terusnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Radar, UPTD Pengelola Komplek Dadaha sebelumnya sudah berkomunikasi dengan beberapa pada pedagang. Termasuk dengan karang taruna setempat dan Forkopdatas. Mereka meminta pedagang secara persuasif agar para pedagang berpindah tempat dari muka Alun-Alun ke kawasan terbuka dekat GGM.
“Jadi intinya UPTD itu berupaya untuk menciptakan ruang publik yang memang nyaman dengan tanpa mengorbankan pihak manapun. Upaya yang dilakukan UPTD itu secara persuasif melalui kordinator-koordinator per pedagang. Jadi ada beberapa kelompok pedagang,” kata Plt Kepala UPTD Dadaha, Mulyono.
Ia mengatakan tujuan dilakukan penertiban itu, semata agar Dadaha nyaman dipandang. “Terkait nanti kedepannya gi mana nya mah nanti kita lihat dulu. Yang penting dadaha nyaman dipandang dulu, terus menciptakan ruang publik yang nyaman berusaha bersama-sama,” jelasnya. (Ayu Sabrina)