BMPS Kabupaten Tasikmalaya Ikut Bangun Kemajuan Pendidikan

BPMS
Pengawas dan pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Tasikmalaya masa bakti 2023-2028 dikukuhkan di Hotel Alhambra Singaparna Tasikmalaya, kemarin. (Diki Setiawan/Radartasik.id)
0 Komentar

Dampak atau kerugian terhadap sekolah swasta, apabila tidak dilakukan perubahan, sekolah swasta menjadi kekurangan atau kehilangan guru-guru terbaiknya yang telah lulus seleksi program guru PPPK.

“Padahal sudah cukup lama sekolah swasta tersebut sebelumnya melakukan pembinaan, pelatihan serta kesempatan bagi guru tersebut untuk meniti karir sehingga menjadi guru yang baik,” ungkap dia.

BMPS pun mendukung dan bahu-membahu untuk melaksanakan kebijakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.

Baca Juga:Aston Inn Tasikmalaya Gelar Mexavaganza, Bayar Rp 135 Ribu Makan Sepuasnya Menu Mexico  Ini Dia 5 Tips Memilih Saham

“Anak di dalam satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau dari pihak lain,” paparnya.

Berbagai persoalan sekolah swasta, tambah dia, inti permasalahannya adalah, pemerintah kurang melibatkan penyelenggara sekolah swasta, yaitu yayasan yang dalam hal ini berhimpun di BMPS, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten atau kota.

Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin SPd MAP mengucapkan terima kasih atas dedikasi para guru swasta di Kabupaten Tasikmalaya termasuk pengurus BMPS yang telah dilantik.

“Atas Istiqomahnya mengabdi, mendidik, dan membina putra-putri kita sehingga sampai saat ini proses pendidikan bisa terselenggara dengan baik, tentu ikhtiar Bapa/Ibu, mudah-mudahan dibalas kebaikan oleh Allah SWT,” ujar dia.

Menurutnya, apa yang menjadi catatan yang disampaikan, oleh pengurus BMPS  terpilih, kaitan pelaksanaan kebijakan pendidikan oleh pemerintah yang harus melibatkan sekolah swasta, sudah semestinya memang negara menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Saya sepakat dengan seluruh catatannya yang disampaikan, bahwa BMPS hadir, dan harus turut serta bersama-sama kompak dalam kemajuan pendidikan bersama pemerintah,” ujar dia.

Pemerintah yang diamanati oleh rakyat, dalam meningkatkan sumber daya manusia, dengan melakukan program capaian standar indeks pembangunan manusia, salah satunya melalui memajukan pendidikan. (Diki Setiawan)

0 Komentar