“Kalau terhambat pengesahan anggaran akan ada sanksi padahal, akan dipotong fasilitasnya, itu bunuh diri. Sesuai amanat undang-undang pihak yang menghambat bisa disanksi. Sebab apa, ini urusannya layanan publik yang menyangkut hajat hidup Kota Tasikmalaya. Urusan APBD. Di situ dituntut kedewasaan, jangan dipolitisasi urusan itu,” paparnya.
Di lain hal, Nandang pun menyarankan H Andi Abdullah Nash, melangkah untuk menempuh jalur hukum saja. Ketika, merasa ada hal kurang adil yang menimpanya.
“PTUN saja. Gugat. Atau adukan ke KASN, sebab Pj wali kota seorang ASN bukan pejabat politik. Uji saja kebijakannya di sana. Jangan ambil tangan ke legislatif dan pakai politik. Sebab, saya menduga gejolak DPRD kemarin ada indikasi ke sana (Upaya Jalur Politis, Red),” tegas Nandang.
Baca Juga:Warga Ramai-Ramai Turun ke Sungai Cimamut yang Sudah Mulai Surut, Ngapain?Atap Rumah Tua di Ciamis Ini Ambruk Saat Penghuninya Tengah Beristirahat
Nandang menyebut, sejatinya polemik Plh Bappelitbangda tidak begitu berefek terhadap pelayana publik. Apalagi, Pj wali kota mengklaim tidak terjadi gangguan apapun di roda pemerintahan.
“Disamping karena memang Bappelitbangda bukan instansi teknis yang memberikan pelayanan langsung ke publik. dia supporting ke wali kota, gak akan terasa langsung ke publik. kecuali dipolitisasi, dikait-kaitkan,” kata dia.
Maka dari itu, opsi menggugat Pemkot dinilai paling logis dan elegan. Menempuh jalur hukum sesuai kanal atau instrumen yang disediakan negara dalam menjamin keadilan.
“Gunakan saja kanal yang ada, tempuh gugatan saja lebih elegan. Pj wali kota juga gak akan marah sepertinya, toh akan berkekuatan hukum tetap dan positif menjadi pendewasaan,” ujarnya. (igi)
Baca berita dan artikel lainnya di Google News