Dia pun meminta Pemprov Jawa Barat menyikapi kendala semacam ini. Dimana, jumlah SMA di Kota Tasikmalaya belum begitu banyak untuk menampung rasio jumlah penduduk yang mencapai 734 ribu jiwa.
“Sementara ketersediaan sekolah negeri kurang, tambah lagi orang luar banyak migrasi ke dekat sekolah. ini jadi permasalahan untuk SMA/SMK di Kota Tasikmalaya. Harusnya zonasi lebih spesifik, ketika secara radius masuk KK tidak hanya siswa saja tapi orangtuanya juga dipastikan memang domisili di sana, itu jadi celah sistem yang kami temukan,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi IV Ahmad Junaedi Sakan menuturkan hal serupa. Fenomena itu kerap dikeluhkan hampir di setiap momen penerimaan siswa baru.
Baca Juga:Gugat Aturan Zonasi PPDB ke PTUN, Para Orang Tua di Ciamis Ini Akan Sewa PengacaraPrihatin Angka Perceraian Tinggi, P2TP2A Sarankan Pasangan Pikirkan Anak Sebelum Berpisah
Dimana, ketika sekolah SMP yang ada relatif sudah mengcover lulusan SD yang tersebar di Kota Resik. Di sisi lain, ketika hendak masuk SMA, malah terkesan menyempit kuota penerimaan ke sekolah negeri.
“Harus ada kebijakan baru karena darurat untuk wilayah-wilayah, terisolir. Karena terlalu banyak migrasi, anak di wilayah sekolah. akhirnya si jarak radius mengecil karena menumpuk dekat sekolah,” kata dia.(igi)