“Contoh urusan kebijakan yang memang contoh Dishub tak ada presure langsung pimpinan, maka target retribusi tidak maksimal. Di instansi lain pun, relaisasi program kegiatan cenderung molor tidak terlaksana karena mungkin dinasnya ragu-ragu atau bagaimana,” keluh Arif.
Aktivis Pemuda Tasikmalaya, Irwan Supriadi mengeluhkan keterlambatan Pj wali kota dalam merombak pegawainya. Sebab, kekosongan sejumlah pejabat di pemkot sangat berpengaruh terhadap laju pemerintahan.
“Perlu kiranya Pj wali kota, mengambil langkah yang tepat dan cepat sesuai dengan uji kompetensi bagi jabatan eselon II yang mana sangat berpengaruh bagi OPD terkait. Artinya harus tepat dalam menempatkan,” paparnya.
Baca Juga:Lagi-Lagi Bandar Miras Manfaatkan Rumah Sebagai Gudang di Cimuncang, 156 Botol DisitaHindari Hipertensi, Warga Tasikmalaya Harus Banyak Gerak, Jangan Mager!
Dia mengambil sampel Dinas Pendidikan yang kerap menuai polemik dari beragam hal. Mesti cepat dievaluasi, diisi orang yang tahu tentang wilayah pendidikan.
“Karena, bagaimanapun marwah pendidikan harus di selamatkan, begitu juga Bappelitbangda dan Dinas Perhubungan yang belakangan menjadi perhatian bersama,” rincinya.
Dari sisi pelayanan, lanjut pria dengan sapaan akrab Iwok itu, kosongnya kursi pimpinan instansi akan sangat mempengaruhi kinerja dinas secara keseluruhan. Yang terjadi di Dinas Perhubungan adalah contohnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi menurun drastis. Perlu ada rotasi-mutasi segera untuk menempatkan pejabat yang bisa menangani persoalan itu.
Ketika Kursi Pimpinan kosong, seperti yang terjadi di Dinas Perhubungan yang mana Pendapatan Asli Daerah menurun (tidak mencapai target).
“Begitupun terjadinya isu dualisme di Bappelitbangda, berpengaruh besar bagi program pemerintah yang sampai hari ini realisasinya tersendat,” kata dia.
Tidak hanya di elit birokrasi yang mengalami kekosongan dan dirundung persoalan. Jabatan setaraf eselon III dan IV pun banyak yang purna tugas dan meninggalkan kursi kosong. Sehingga rotasi-mutasi mutlak harus disegerakan.
“Nah terutama posisi atau tugas strategis, tentunya juga harus segera dilakukan pengisian. Karena kita hari ini pun merasakan banyak keterlambatan eksekusi program pemerintah di sejumlah instansi,” ujar Ketua Sipatutat itu.(igi)