TASIKMALAYA, RADARTASIK.ID – Sekretaris Karang Taruna Kota Tasikmalaya Arif Abdul Rohman mengaku sepakat dengan Sekretaris Komisi I DPRD Anang Sapaat. Bahwa pemkot harus menyegerakan rotasi-mutasi pejabat. Khususnya untuk mengisian posisi atau jabatan yang saat ini kosong karena ditinggal pensiun dan lainnya.
Kekosongan jabatan di lingkungan pemerintahan menurutnya akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Realisasi program akan terhambat jika tidak ada pucuk pimpinan yang mengawasi bawahan.
“Kalau pergeseran ini berlarut (tidak juga dilakukan, Red), kinerja eksekutif semakin terganggu. Baik sisi layanan publik maupun target-target capaian indikator kinerja. Begitu juga implikasi program pemerintah di tengah masyarakat,” katanya kepada Radar, Selasa (6/6/2023).
Baca Juga:Lagi-Lagi Bandar Miras Manfaatkan Rumah Sebagai Gudang di Cimuncang, 156 Botol DisitaHindari Hipertensi, Warga Tasikmalaya Harus Banyak Gerak, Jangan Mager!
Menurut dia secara sepintas hari ini pejabat publik di lingkungan Pemkot Tasikmalaya banyak yang sudah harap-harap cemas. Sebab isu rencana pergeseran pegawai atau rotasi mutasi sudah mengemuka ke publik.
Secara psikologis, hal itu mempengaruhi para pegawai yang berharap segera mendapat kejelasan rotasi-mutasi. Apakah akan ikut terbawa dalam gerbong rotasi mutasi atau tetap dipertahankan pada posisi sekarang. Sebab itu, kata dia, rotasi dan mutasi pegawai harus dipercepat.
“Mungkin secara psikologis ASN terganggu saat ada wacana ada pergeseran. Kinerja mau gimana bener kalau harap-harap cemas dan terganggu konsentrasi kerja,” analisisnya.
Merunut waktu tahun anggaran, lanjut Arif, bulan Juni 2023 ini merupakan triwulan 2 akhir yang mau memasuki triwulan 3 atau semester 2 tahun anggaran. Para pegawai masih memiliki waktu untuk menuntaskan program atau kegiatan sebelum meninggalkan kursi jabatan.
“Otomatis ada spare (tenggat, Red) waktu dalam mengebut program dan targetan kalau Juni ini sudah dipastikan (ada rotasi mutasi),” papar Pengurus IKA PMII tersebut.
Meski pelayanan langsung kepada masyarakat relatif aman, lanjut Arif, sejumlah tugas instansi terutama berkaitan kebijakan terkesan stagnan. Ia mencontohkan Dinas Perhubungan yang kini terkesan bergerak tanpa tekanan sehingga kurang serius dalam bekerja. Sebab, pucuk pimpinannya sampai kini masih belum bisa ngantor.