“Perkembangan kota dan teknologi berpengaruh terhadap kultur di masyarakat. Orang ngekos saja tak membaur menjadi warga sekitar. Maka kami dorong upaya-upaya tradisi lama kembali digalakan. Agar meminimalkan risiko penyimpangan yang kini mulai merambah ke lingkungan warga,” tegasnya.
Hal serupa diungkapkan Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Sapaat. Ia menekankan peran dan fungsi stakeholder serta unsur kewilayahan harus dipertegas. “Kita setiap momen pertemuan selalu tekankan, koordinasi, komunikasi antara dinas pengampu binwasdal dengan pemilik kewenangan di kewilayahan. Salah satunya mengawasi pertumbuhan dan pergerakan sekecil apapun di wilayah. Barangkali ada yang beririsan dengan tugas pokok dan fungsi OPD masing-masing,” papar dia.
Dia menambahkan kemajuan teknologi saat ini, cenderung memudahkan siapa saja untuk berkomunikasi. Pemerintah melalui aparatur di berbagai lini, mesti lebih canggih lagi menjaring informasi dan mengantisipasi gangguan-gangguan yang berpotensi merusak moral atau bahkan jati diri warga Kota Tasikmalaya.
Baca Juga:Pemkot Upayakan Pemenuhan Kursi RodaEvaluasi Pengawasan Pajak Hotel
“Belakangan ini kan kita lihat elemen publik cukup antusias mengambil peran pengawasan dan berkoordinasi dengan aparat berwenang. Spirit ini kami minta dirangsang ke sektor wilayah. Artinya di setiap wilayah terjadi sesuatu bisa ditindaklanjuti pihak terkait dengan cepat,” tegas Ketua Partai Demokrat itu. (igi)
[/membersonly]
Belum berlangganan Epaper? Silakan klik Daftar!