Pembangunan Belum Merata

Pembangunan Belum Merata
MUHAMMAD ILHAM FADILAH, Aktivis Pendidikan di Kabupaten Garut
0 Komentar

GARUT, RADSIK – Kasus robohnya atap sekolah di Sekolah Dasar (SD) 1 Bunisari Kecamatan Malangbong menjadi tanda bahwa pembangunan fasilitas pendidikan di Kabupaten Garut belum merata. Hal tersebut diutarakan Aktivis Pendidikan Muhammad Ilham Fadilah.

Menurut dia, selain belum meratanya pembangunan sarana pendidikan, di Kabupaten Garut juga masih kurang sumber daya manusianya. “Padahal ketika SDM dan sarana ini sudah merata, saya yakin siswa di Garut ini bisa lebih menorehkan prestasi belajar,” kata Ilham saat dihubungi Radar, Kamis (6/10/2022).

Ilham mengatakan, kurang meratanya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan menjadi bahan evalusi menyeluruh Dinas Pendidikan dan pemkab. Sebab, kata ilham, pendidikan menjadi faktor penting bagi pembangunan manusia.

Baca Juga:Pesta Wirausaha Diikuti 60 TenantTerima Laporan 12 Kasus KDRT

[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]

“Indeks Pembangunan Manusia di Garut terendah kedua di Jawa Barat. Pendidikan ini menjadi faktor penting dalam pembangunan manusia, sehingga ketika sarana dan prasarana ini tidak merata ke seluruh penjuru kabupaten, bagaimana pendidikan ini bisa semakin baik,” tambahnya.

Selanjutnya ia mengatakan, dimulai dari pemerataan pembangunan sarana dan prasarana akan menjadi salah salah satu faktor yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut. Maka dia berpesan kepada pemerintah untuk serius membenahi pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Ia berharap pendidikan Garut ke depannya bisa lebih baik. “Saya berharap pendidikan di Kabupaten Garut ini bisa lebih meningkatkan dengan baik, yang seharusnya diperbaiki maka diperbaiki dengan sangat baik juga dengan cermat,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut Putri Tantia mendorong pemerintah segera mengambil tindakan nyata untuk persoalan tersebut. Dia meminta pemerintah kabupaten khususnya, menangani persoalan tersebut dengan serius agar ke depan tidak ada lagi kejadian serupa. “Pemerintah daerah harus serius menyikapi persoalan ini dan harus terkonfirmasi keseriusanya dengan alokasi anggaran yang serius dalam APBD 2023 nanti. Tidak seperti tahun ini yang hanya mengalokasikan anggaran alakadarnya,” kata putri kepada Radar, Rabu (5/10/2022).

Putri mengatakan, jika pemerintah tidak segera mengambil langkah yang nyata, maka bukan tidak mungkin kejadian serupa bisa terulang di sekolah-sekolah yang bangunnya tidak layak atau sudah lapuk. “Jika tak segera ditangani, menurut saya akan ada banyak lagi sekolah roboh yang menyusul seperti halnya SDN 1 Bunisari,” ucapnya.

0 Komentar