TAMANSARI, RADSIK – Dalam setiap proses ibadah, khususnya umat muslim harus menyesuaikan dengan waktu. Di balik penetapan jadwal salat, tanggal Ramadan, ada ahli falak yang melakukan perhitungan.
Saat ini masyarakat bisa dengan mudah mengetahui waktu salat, bulan Ramadan, hari lebaran sampai arah kiblat. Baik itu melihat kalender, jadwal yang terpasang di masjid bahkan menggunakan gawai.
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Baca Juga:Penanganan Bencana Dinyatakan SelesaiDonor Darah, Datangi Sekolah-Sekolah
Namun jadwal-jadwal tersebut tidak tercantum secara asal-asalan. Penetapan waktu salat, puasa dan juga lebaran merupakan hasil dari perhitungan para ahli falak pada Badan Hisab dan Rukyiat Daerah (BHRD).
Maka dari itu BHRD dituntut mempertahankan akurasi dari perhitungan yang dilakukan. Seperti pada pelatihan hisab rukyat yang dilaksanakan di rumah makan Sambel Hejo oleh BHRD Provinsi Jawa Barat.
Ketua BHRD Provinsi Jawa Barat Prof Dr H Encup Supriatna MSi menerangkan, kualitas hisab dan rukyat harus tetap dijaga. Pasalnya BHRD punya tanggung jawab untuk menetapkan patokan-patokan ibadah. “Dari mulai jadwal salat, arah kiblat, penetapan Ramadan dan yang lainnya,” ucapnya.
Saat ini hanya masyarakat di kalangan tertentu saja yang punya minat terhadap ilmu falak. Jika ke depannya ahli falak tidak ada atau akurasinya kurang baik, tentu akan berdampak pada kualitas ibadah. “Makanya kami juga ingin ada regenerasi untuk menggantikan SDM (sumber daya manusia) yang mulai hilang,” terangnya.
Dengan kemajuan teknologi, pihaknya ingin hasil perhitungan BHRD juga dikemas dalam aplikasi. Sehingga masyarakat bisa lebih mudah mengakses jadwal-jadwal ibadah.
Kendati demikian, pihaknya juga tidak ingin begitu saja bergantung pada teknologi. Pasalnya ketika di situasi tertentu, keahlian ilmu falak lah yang bisa menjadi patokan. “Kita ikuti perkembangan zaman, namun keilmuan hisab dan rukyat tetap harus dipertahankan,” ucapnya.
Pelatihan itu diikuti perwakilan Kemenag, pesantren dan BHRD dari Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Garut dan Sumedang. Hadir pula Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat H Barnas Adjidin.