CIHIDEUNG, RADSIK – Soliditas berbagai lembaga untuk menyukseskan Pemilu tampaknya belum terbangun secara kuat. Seolah, pelaksanaan Pemilu hanya tanggung jawab penyelenggara saja.
Hal itu membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tasikmalaya menginisiasi rapat koordinasi bersama stakeholder di Kota Tasikmalaya. Dari mulai lembaga vertikal sampai instansi-instansi di bawah naungan Pemkot Tasikmalaya, Selasa (20/9/2022).
[membersonly display=”Baca selengkapnya, khusus pelanggan Epaper silakan klik” linkto=”https://radartasik.id/in” linktext=”Login”]
Baca Juga:Rentenir Ditetapkan TersangkaGotong Royong Bedah Rumah Masyarakat
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Horison itu, muncul berbagai analisa potensi konflik dan pelanggaran Pemilu dari masing-masing perwakilan lembaga. Dari mulai penggiringan isu ke arah politik, provokasi, manipulasi data, netralitas ASN sampai politik uang.
Ketua Bawaslu Kota Tasikmalaya Ijang Jamaludin mengatakan, tahapan Pemilu sudah dimulai. Namun komunikasi antar lembaga masih belum terjalin dengan baik. “Seolah Pemilu itu milik KPU dan Bawaslu saja,” terangnya.
Padahal, setiap lembaga punya kewajiban, dari mulai pencegahan konflik, pelanggaran serta kerawanan-kerawanan lainnya. Tentunya perlu ada kolaborasi yang solid agar potensi-potensi itu bisa dicegah sekaligus menyiapkan strategi penanganannya. “Harus bareng-bareng supaya Pemilu berjalan dengan lancar,” katanya.
Menurutnya, sejauh ini kolaborasi dan sinergi antar lembaga belum terbangun. Bahkan pemkot sendiri terlihat belum bergerak lebih jauh untuk menyukseskan Pemilu. “Karena idealnya yang mengumpulkan stakeholder ini pemkot, karena belum ada juga akhirnya kami yang menginisiasi,” tuturnya.
Dari hasil rakor tersebut, pihaknya berterima kasih atas masukkan dari berbagai pihak. Sedikit banyak pihaknya bisa memetakan potensi-potensi konflik dan pelanggaran yang bisa mengganggu jalannya Pemilu. “Ini jadi bahan kami untuk membuat indikator kerawanan,” katanya.
Kabid Kesatuan Bangsa Badan Kesbangpol Kota Tasikmalaya Ajat Sudrajat mengakui seharusnya pertemuan tersebut diinisiasi pemerintah. Pasalnya pemerintah daerah yang paling berkepentingan dalam urusan Pemilu. “Memang seharusnya yang melaksanakan kegiatan ini pemkot,” ujarnya.
Namun bukan berarti Kesbang belum mempersiapkan apapun untuk menghadapi Pemilu. Untuk persiapan-persiapan awal, secara internal pihaknya sudah mulai mempersiapkan berbagai keperluan. “Tapi karena pelaksanaan masih jauh, jadi belum masuk ke hal-hal teknis,” imbuhnya. (rga)